oleh

Didesak Buka Identitas Pemalsu Tanda Tangan, BK Persoalkan Rilis Pers Komisi-Komisi

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Dipaksa buka-bukaan soal identitas pelaku pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan Hamdi memilih bersikap normatif.

Menurutnya, jika berbicara kode etik, dalam aturannya, identitas pelapor harus dirahasiakan.Sehingga dianggap melanggar kode etik,jika telah melakukan konferensi pers terhadap kasus tersebut sebelum melaporkan kasus itu secara resmi kepada BK.

Selain itu, ungkap Hamdi, di semua kasus yang ditanganinya, tidak ada laporan yang merahasiakan identitas terlapor, justru biasanyapelapor yang merahasiakan identitasnya. Sementara dalam kasus ini,terlapor dirahasiakan identitasnya.

“Pelanggaran kode etik ini tergolong ringan sedang atau berat, nanti diputuskan. Kami masih akan memanggil ketua komisi yang melaporkan kasus ini,” ujarnya.

Dia akan memanggil pelapor untuk dimintai keterangan perihal laporan yang diajukan serta perihal konferensi pers yang telah dilakukan. Tidak hanya pelapor yang terdiri dari ketua komisi, tetapi sejumlah saksi, termasuk pihak Bank Jatim.

“Harusnya melakukan press release setelah hasil pemeriksaan telah keluar. Baru bisa diungkap. Dan juga, sekalipun pelapor menyebut identitas terlapor, kami juga berhak merahasiakannya, jika itu benar dilakukan anggota DPRD,” imbuhnya.

Di lain pihak, Koordinator Daerah Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Pamekasan Musyfikul Khoir mendesak BK untuk mengungkap kasus ini dengan cepat. BK juga ditekan untuk membuka identitas anggota DPRD yang diduga telah memalsukan tanda tangan tersebut.

Menurutnya, hal itu sudah tidak lagi tabu untuk diungkap, sebab pelapornya justru telah melakukan konferensi pers mengenai kasus tersebut. Selain itu, marwah DPRDharus sama-sama dijaga.

“Untuk apa dirahasiakan, kan sudah konferensi pers, jadi sekalian buka saja agar kepercayaan publik terhadap DPRD tidak rusak,” tegasnya.

Dengan adanya perkara itu, dia tidak ingin marwah DPRD Pamekasan semakin jatuh lantaran sikap BK yang kurang tegas dalam menangani kasusnya. Terlebih, agar kepercayaan publik terhadap DPRD kembali membaik dan tidak berasumsi bahwa terdapat konspirasi dalam tubuh DPRD.

“Ini bukan karena apa, tapi agar marwah DPRD ini terjaga. Jangan sampai kami berasumsi bahwa ada permainan ada konspirasi di dalam DPRD,” tutupnya.

Sebelumnya, pada 8 Juli 2020, empat ketua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan sepakat melaporkan seorang oknum legislator yang diduga memalsukan tanda tangan mereka.

Ketua Komisi I hingga Komisi IV itu dicatut nama dan parafnya untuk kepentingan pengajuan proposal permohonan bantuan dana kepada Bank Jatim. Nominal yang diajukan bernilai ratusan juta. Padahal, tidak ada satupun dari seluruh anggota komisi yang merasa tanda tangan dan mengajukan.

Setelah mengetahui ada pencatutan nama itu, dia dan beberapa anggota dewan lainnya menelusuri asal muasal proposal itu. Hasil penelusurannya, mencurigai bahwa pembuatnya adalah salah satu oknum anggota DPRD Pamekasan.

Setelah kecurigaannya menguat, seluruh ketua komisi yang diwakili Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Sahur sepakat melaporkan oknum tersebut ke Badan Kehormatan DPRD Pamekasan (BKD).

Nominal yang diajukan dalam proposal itu bervariasi, Komisi IV ditulis mengajukan senilai Rp25.240.000 di tahap pertama, kedua senilai Rp16.250.000. Sedangkan untuk Komisi I di tahap pertama meminta Rp17.574.000 dan Rp18.600.000 di tahap kedua.

Komisi III ditulis meminta Rp25.600.000 di tahap pertama dan Rp19.000.000 di tahap kedua. (ali/waw)

Komentar

News Feed