Diduga Fiktif, Penyertaan Modal Terealisasi Tanpa Bumdes

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Ist) KETAT: Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, kerap lakukan kontrol dan monitor realisasi anggaran alokasi dana desa (ADD).

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Komisi I mulai melakukan kontrol terhadap realisasi anggaran alokasi dana desa (ADD)  dan dana desa (DD) di Kecamatan Tambelangan. Terungkap, dari sepuluh desa hanya dua desa yang berhasil memfungsikan badan usaha milik desa (Bumdes), Rabu (20/01/2021).

Sedangkan Bumdes di delapan desa lainnya tidak beroperasi atau tidak difungsikan. Padahal, ketersediaan  anggaran bumdes sudah jelas di setiap desa. Namun, masih banyak desa yang gagal mengoperasikannya. Kondisi itu diketahui setelah Komisi I melakukan monitoring di sejumlah desa dan kecamatan selama dua hari.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, Nasafi mengaku kegiatan kontrol memang rutin dilakukan. Terutama di awal tahun untuk mengevaluasi anggaran tahun 2020. Kegiatan itu untuk memantau penggunaan anggaran DD dan ADD. Salah satunya, ke Kecamatan Tambelangan dan Jrengik.

“Kami kroscek desa dan kecamatan. Monitoring ini untuk mengetahui apakah program desa sudah menyentuh terhadap kesejahteraan masyarakat, jika tidak berarti ada masalah,” ujarnya.

Dalam temuannya, diduga banyak Bumdes fiktif. Sebab, pembentukannya dianggarkan tanpa pengoperasian Bumdes. Terbukti, dari 10 desa yang ada, hanya dua desa yang mengaktifkan Bumdes. Sehingga, diduga banyak anggaran Bumdes yang salah kelola.

Tidak hanya itu, saat anggota Komisi I meminta laporan realisasi DD dan ADD, pihak kecamatan tidak memberikan data. Alasannya, data tidak terkumpul dari pendamping desa. Malah, pihak kecamatan mengaku semua pendamping sedang berlibur ke luar kota.

“Kami masih menunggu laporan realisasi DD dab ADD. Khususnya soal anggaran bumdes. Ini anggaran ada tapi Bumdesnya tidak aktif,” imbuhnya.

Di lokasi, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa (PMD) Moch. Nurul Huda membenarkan, bahwa dari 10 Desa di Kecamatan Tambelangan hanya dua Desa yang memiliki Bumdes aktif. Namun pihaknya menolak untuk menjelaskan lebih detail. Hanya saja menuturkan, jika Bumdes di dua desa sudah aktif.

“Mayoritas Bumdes sudah terbentuk. Tapi belum melakukan pernyataan modal atau pelaporan. Sehingga masih banyak Bumdes yang gagal terealisasi,” katanya. (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *