Diduga Sengaja Abaikan 22 Nakes, Legislator Sarankan Kapus Galis Dimutasi


Diduga Sengaja Abaikan 22 Nakes, Legislator Sarankan Kapus Galis Dimutasi
(KM/FATHURROHMAN) USULKAN MUTASI: Komisi D DPRD Bangkalan usulkan mutasi tiga pejabat di Puskesmas Galis sebagai tindak lanjut dugaan praktik tebang pilih pada nakesnya

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Pimpunan Puskesmas Galis, Bangkalan, dicurigai melakukan tebang pilih terhadap tenaga kesehatan (nakes). Indikasi tersebut setelah muculnya aksi protes puluhan nakes di puskesmas tersebut belakangan ini. Kemudian mereka mengadu ke bupati dan beberapa kali ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

Penyebabnya, nakes berstatus kontrak badan layanan umum daerah (BLUD) di Puskesmas Galis yang tidak dimasukkan data nonaparatur sipil negara (ASN) Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan oleh operatornya. Kejadian itu, diduga kuat karena adanya tebang pilih saat melakukan pendataan.

Wakil Ketua (Waka) Komisi D DPRD Bangkalan Achmad Hariyanto menjelaskan, berdasarkan laporan dari puluhan nakes ke komisinya, tidak masuknya 22 nakes pada data non-ASN Dinkes Bangkalan karena adanya indikasi tebang pilih yang dilakukan secara masif mulai dari kepala puskesmas (kapus), bagian tata usaha (TU), dan operator.

"Versi laporan pegawai pada kami, karena adanya tebang pilih, jadi ada dugaan karena kedekatan dan semacamnya. Sedangkan versi Dinkes,sepenuhnya karena kesalahan input, artinya margin error system," ungkapnya usai hearing dengan Dinkes, Kamis (24/11/2022).

Sebetulnya, permasalahan itu sudah ada jalan tengahnya, yakni puluhan nakes dimasukkan pada data nakes non-ASN Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Akan tetapi, kejadian seperti itu harus ditindaklanjuti. Sebab, dikhawatirkan menjadi praktik yang terus mendarah daging.

“Kami mengusulkan pada Dinkes, supaya tiga pejabat di Puskesmas Galis, mulai dari kapus, TU dan operator dimutasi. Tapi ini hanya masukam sementara, masih kami kaji bersama anggota komisi," imbuh Hariyanto.

Sementara itu Sekertaris Dinkes Bangkalan dr. Farhat Suryaningrat mengatakan, usulan dari Komisi D pada instansinya akan ditampung dan dipelajari. Sebab, mutasi harus dikaji secara matang untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.

Pihaknya, mengaku belum bisa mengira-ngira ke mana jika akan dilakukan mutasi. Sebab, belum memikirkan posisi, kemampuan dan linier jabatan.

“Belum tahu rotasinya nanti ke mana, yang jelas, harus linier dengan kemampuannya," singkat Farhat.

Reporter: Fathurrohman

Redaktur: Wawan A. Husna