Diduga Tidak Netral, MR Kades Aeng Panas Dilaporkan ke Panwascam

Politik242 views

KABAR MADURA | Kepala Desa (Kades) Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Sumenep, berinisial MR dilaporkan ke Panwascam Pragaan oleh calon legislatif (caleg) dari Partai Hanura M. Ramzi, Jumat (2/1/2024).

Kades tersebut diduga kuat MR tidak netral. M Ramzi melalui kuasa hukuknya, Marlaf Sucipto menyampaikan, laporan tersebut dilatarbelakangi beredar di media sosial WhatsApp rekaman suara, pesan suara atau voice note (VN) dan video diduga dari MR yang mengarahkan aparatur desanya untuk memenangkan caleg tertentu.

Marlaf Sucipto menyampaikan, dugaan pelanggaran netralitas itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab, kliennya memiliki hak dan legal standing dalam melaporkan perkara sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

“Sudah jelas dalam aturannya, sehingga saya dipercaya mengawal pelaporan ini,” kata mantan Aktivis PMII itu.

Marlaf Sucipto menjelaskan, jika MR sangat merugikan kliennya sebagai Caleg DPRD Sumenep Daerah Pemilihan (Dapil) Sumenep 3. Sebab dalam VN itu, oknum kepala desa tersebut mengarahkan dukungan pada calon tertentu.

Baca Juga:  Alasan PKB Usung Khofifah Maju di Pilgub Jatim

Sementara berdasarkan aturannya, status kades aktif dilarang ikut politik praktis, hal itu diatur dalam Pasal 262 UU 7/2017. Dimana pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye.

“Kami berharap Panwascam Pragaan ini terus koperatif sehingga laporan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tidak pandang bulu, karena dia kepala desa atau siapalah,” paparnya.

Secara detail Marlaf merinci, oknum kades berinisial MR ini diduga kuat telah memenuhi unsur larangan sebagaimana ketentuan Pasal 494 UU 7/2017 dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Oknum kades tersebut juga diduga kuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf j, UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Baca Juga:  Sebut Empat Nama Kandidat PPP sebagai Bacabup dan Bacawabup Pamekasan

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwascam Pragaan, Moh Bisri membenarkan adanya laporan itu. Dia berjanji akan mengkaji laporan tersebut.

“Laporan itu atas nama M. Ramzi yang dikuasakan kepada Marlaf Sucipto dengan terlapor Mohammad Romli Kades Aeng Panas,” paparnya.

Penelusuran Kabar Madura, dua VN yang tersebar itu berisi instruksi agar perangkat desa setempat berikut keluarganya untuk mendukung caleg yang dirinya perintahkan.

“Dhe’ ka sadhejeh grup RT RW,  perangkat BPD dan kebersihan untuk yang berhubungan dengan gaji diharuskan mendukung teggu’ennah kalebun, keluargana diharuskan mendukung ben nyoocco teggu’ennah kalebun,”

“Untuk Dusun Pesisir dan Ceccek ke H. Eksan (caleg PKB). Sementara Dusun Nong Malang dan Galis diperintahkan memilih Abd. Rahman (caleg PDIP),”

Dikonfirmasi terpisah, MR menjawa singkat dan meminta tidak mendengarkan hal tersebut.

“Tak usa lek tikkel biarkan tak nampuh keding akih,” jawabnya saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Pewarta: Moh Razin

Redaktur: Fathor Rahman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *