Digelontor Puluhan Miliar, Kelanjutan Pembangunan PPI Tuai Protes

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) NIHIL MANFAAT: Lokasi PPI hanya dijadikan tempat bersandar perahu nelayan, di Camplong, Sampang, Minggu (25/10/2020).

KABARMADURA.ID, Sampang – Peralihan aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Camplong, Sampang sejak tahun 2014 lalu merugikan pemerintah daerah. Sebab, tidak sedikit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tersedot dalam pembangunan itu. Direncanakan, tahun depan pembangunan lokasi tersebut dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Direncanakan, pembangunan PPI akan digerojok anggaran puluhan miliar. Namun, belum jelas manfaat yang direncanakan pemprov. Kondisi itu menyebabkan kekhawatiran dari sejumlah pihak.

Bacaan Lainnya

Salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Camplong, Sampang, Syamsudin mengungkapkan, tahun depan PPI akan dilanjutkan pembangunannya. Anggarannya antara Rp15 miliar sampai Rp40 miliar.

“Kami khawatir jika PPI akan disalah fungsikan. Sementara di sana sudah menghabiskan ratusan miliar,” katanya.

Dia mengatakan, pembangunan PPI dibangun sebagai sentra perdagangan nelayan. Baik nelayan di sekitar Camplong dan kota. Namun, setelah dikelola pemprov, bisa beralih fungsi.

“Kami setuju jika itu dibangun dan dikembangkan. Tapi, harus jelas pemanfaatannya,” ucapnya.

Dia menambahkan, peralihan aset dari pemprov saja, itu sudah merugikan pemerintah daerah. Tidak sedikit anggaran yang dihabiskan. Jika dana itu dialihkan ke anggaran lain, pasti menopang pembangunan yang lain. Namun, setelah banyak anggaran yang digelontorkan, langsung diambil alih provinsi.

Sementara itu, PPI belum ada dampak positif terhadap masyarakat setempat. Padahal, sudah bertahun-tahun diambil-alih pemprov. Lokasi itu tidak berdampak positif.

“Malah mengurangi terhadap pendapatan daerah. Anggaran sewa lokasi dari PT Sampang Sarana Shorabese (PT SSS) tidak masuk lagi ke pendapatan anggaran daerah (PAD),” terangnya.

Catatan Kabar Madura, aset PPI beralih ke pemprov sejak tahun 2014. Sejak diterbitkannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sejak itu Pemerintah Sampang tidak punya hak mengelola.

Bahkan, Pemkab Sampang sempat mengajukan pengelolaan PPI. Meski aset tetap dimiliki pemprov. Tapi, upaya itu tidak disetujui. Sementara pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembangunan PPI sejak tahun 2005.

Sayangnya, Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Sampang, Wahyu Prohartono belum memberikan tanggapan. Berusaha dikonfirmasi melalui nomor ponselnya, hingga berita ini ditulis, tetap tidak tersambung. (km54/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *