oleh

Diintai Hantu Sejarah Buruk Pemilu

Kabarmadura.id/SAMPANG-Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 sudah tinggal enam hari lagi. Kesuksesan pemilu pun menjadi harga mati bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang. Terlebih, Kabupaten Sampang memiliki riwayat buruk dalam pelaksanaan pemilu dalam dua dekade terakhir.

Komisioner KPU Sampang Paidi, meski secara historis Kabupaten Sampang memiliki sejarah buruk dalam hal kepemiluan, namun hal itu harus ditepis oleh semua elemen. Utamanya oleh steakholder dan penyelenggara pemilu.

“Kita harus bisa memberikan kepercayaan dan membuktikan pada negara bahwa kita bisa melaksanakan pemilu sebagaimana harusnya,” kata pria yang menjabat di Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sampang itu.

Sejauh ini, KPU secara berjenjang telah melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan gelaran Pemilu 2019. Termasuk di antaranya “membersihkan” data pemilih yang sebelumnya dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana hasil Pilkada 2018. Verifikasi dan validasi (verval) ke lapangan untuk memastikan keakuratan daftar pemilih sudah berulangkali dilakukan.

Analis politik Iswantoro menilai, pada pemilu tahun 2019, cenderung bernuansa ketegangan. Itu karena imbas dari polarisasi politik dalam persaingan dua kandidat utama pemilihan presiden.

Namun, kata dia, dari sekian banyak masalah yang muncul, salah satu yang patut disikapi adalah potensi delegitimasi pemilu menyusul menguatnya tagar “INAelectionobserverSOS” atau “Indonesiacallsobserver” yang ramai dalam platform digital.

“Tagar itu mengisyaratkan sebuah permintaan tolong kepada dunia internasional untuk dapat ikut memantau pemilu di Indonesia. Asumsi yang dibangun tak lain ialah pemilu di Indonesia yang terselenggara akan penuh dengan praktik kecurangan,” papar pria yang berstatus sebagai dosen itu.

Berdasarkan catatan Kabar Madura, masalah perselisihan pemilu di Sampang, sudah terjadi sejak tahun 1999 lalu, atau masa awal reformasi di Indonesia. Kabupaten Sampang menjadi satu satunya daerah tingkat dua yang harus menggelar pemilu ulang.

Pada Pemilu 2004, Mahkamah Konstitusi  juga memerintahkan penghitungan ulang di enam kecamatan di Sampang. Kala itu, MK memerintahkan KPU membawa kotak suara dari Madura ke Jakarta untuk dihitung ulang. Begitu sampai di Jakarta, ternyata kotak suara tidak utuh atau separuh kotaknya kosong.

Temuan praktik kecurangan kembali mencuat saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) tahun 2008, Sampang kembali mencatat rekor baru dalam pesta demokrasi tingkat provinsi di Indonesia. Di provinsi lain belum ada pemilihan gubernur sampai dihelat tiga putaran. Hanya di Jatim, fenomena itu terjadi, tepatnya di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.

Sengketa ini melibatkan duet cagub-cawagub Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) versus KPU Jatim dan Panwaslu setempat. Pihak terkait dengan kasus ini adalah duet cagub-cawagub Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).

Setahun kemudian,tepatnya pada pelaksanaan Pemilu DPRD I/DPRD II/DPR dan DPD tahun 2009, salah satu kasus yang mencuat di permukaan adalah tuntutan terhadap penggelembungan suara DPD yang terjadi di Kabupaten Sampang.

Adalah Abdul Jalil Latuconsina, salah seorang kontestan yang menggugat perolehan tidak wajar calon lainnya yakni Haruna memperoleh 119.000 suara dan Badruttamam memperoleh 135.448 suara di Kabupaten Sampang, sedangkan di daerah lainnya hanya mencapai 3.000an suara.

Dugaan ini juga diperkuat oleh adanya sms singkat dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sampang kepada Abdul Jalil Latuconsina untuk meminta uang sebesar Rp15 juta guna menambah suara. Walaupun tuntutan itu akhirnya kandas, namun keterangan tersebut bisa dijadikan catatan sebagai modus adanya praktik-praktik manipulasi suara di Sampang.

Di tahun 2013, saat pelaksanaan Pilgub Jatim, tim pasangan Khofifah Indar Paranwasa dan Herman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Berkah, menemukan kecurangan tidak disebarkannya undangan pada pemilih secara merata terutama di kantong-kantong pendukung pasangan ini.

Di Salah satu desa di Kabupaten Sampang, Tim Berkah menemukan tidak disebarnya undangan sebanyak 12.000 kepada pemilih . Di samping itu, indikasi kecurangan juga didapat dari temuan perolehan suara nol untuk pasangan ini di sejumlah desa di Kabupaten Sampang.

Pada saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif di tahun 2014 yang baru saja digelar, ada dua peristiwa yang semakin menambah daftar kecurangan pelaksanaan pemilu di Sampang. Pertama, pemungutan suara ulang untuk 19 TPS di dua kecamatan yakni Kecamatan Robatal dan Ketapang.

Rekomendasi Bawaslu soal pemungutan suara ulang dikeluarkan setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pemilu legislatif 9 April 2014 lalu.

Dari hasil investigasinya, Bawaslu mendapati TPS yang tidak layak di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang dan Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal. Selain itu, 100 persen pemilih di hampir 17 TPS memberikan suara untuk satu calon tertentu. Padahal, di sana terdapat pemilih yang buta huruf.

Mengetahui hal itu, Bawaslu memutuskan terjadinya pelanggaran substansial sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Walaupun sempat ditunda beberapa kali karena mendapatkan penolakan, akhirnya KPU berhasil melaksanakannya pada tanggal 28 April 2014.

Kedua, Penghitungan surat suara ulang  9 (sembilan) desa di Kecamatan Kedungdung pada 6 Juli 2014. Perintah hitung ulang itu sesuai keputusan MK dalam sidang kasus perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan oleh Partai Nasdem Sampang.

Ada 9 desa di Kecamatan Kedungdung yang diperintahkan MK untuk penghitungan surat suara ulang, karena diduga terjadi pencurian dan penggelembungan suara. Perolehan Partai Nasdem di beberapa desa kosong padahal versi partai nomor urut 1 tersebut, perolehan suara partai tidak kosong.

Ketika dihitung ulang, banyak ditemukan surat suara yang tidak tercoblos dan tidak sah, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran suara yang cukup signifikan.

Di tahun 2018, Kabupaten Sampang menjadi satu satunya daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU), penyebabnya karena MK menganggap DPT di Sampang tidak valid dan tidak logis sebagaimana data agregat kependudukan. (sam/waw)

 

Komentar

News Feed