Diinterogasi Penyidik, Dugaan Penggelapan Uang Koperasi Pegawai Dianggap Piutang Anggota

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) TUNTUT: Sejumlah anggota KPRI Bhinneka Karya saat berdiskusi dengan tim penyelesai yang diketuai Bambang Irianto.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan mulai menindaklanjuti kasus dugaan penggelapan uang Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhinneka Karya. Melalui surat nomor B/1008/XI/RES.1.11/2021/Satreskrim, Polres telah menginterogasi Ketua Tim Penyelesai KPRI Bhinneka Karya Dyoni Karyo Santoso.

Dari hasil interogasi tersebut, didapati keterangan bahwa KPRI Bhinneka Karya mengalami pailit karena adanya piutang tunggak dari pengurus dan anggota. Piutang tunggak tersebut jumlahnya Rp2,7 miliar. Sampai saat ini, piutang tersebut belum dibayar. Karena itu, Polres akan melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi lagi.

Bacaan Lainnya

Keterangan itu dibantah salah seorang anggota KPRI Bhinneka Karya bernama Afifi Abdul Aziz. Dia tidak setuju dengan pemberitahuan yang dilayangkan Polres Pamekasan. Sebagaimana yang disampaikan Afifi, tim penyelesai yang diinterogasi penyidik telah habis masa kerjanya. Sehingga Dyoni sudah tidak berkapasitas sebagai ketua tim penyelesai.

“Jadi pak Dyoni itu sudah tidak kompeten, karena masa kerjanya sebagai tim penyelesai hanya tiga bulan. Sedang tim itu dibentuk 2018. Sekarang anggota sudah memiliki tim penyelesai sendiri,” ucap Afifi.

Selain itu, Afifi menjelaskan, nominal pailit yang disebutkan Dyoni tidak sesuai dengan neraca keuangan pada RAT tahun 2017. Pada neraca RAT 2017 pailit koperasi bukan Rp2,7 miliar tetapi Rp5,4 miliar. Dari jumlah itu, utang anggota berdasar bukti kwitansi yang ada hanya sekitar Rp60 juta. Sisanya diyakini digelapkan oleh pengurus koperasi.

“Jadi keterangannya tidak sama dengan neraca RAT 2017. Dan koperasi juga memiliki dana cadangan sebesar Rp1,8 miliar. Dana itu juga dikemanakan,” tegas Afifi.

Lebih lanjut, Afifi menjelaskan, pihaknya tidak setuju jika semua pailit itu dianggap utang tunggak. Sebab tidak semuanya uang koperasi dipinjam anggota. Sebagian besar uang koperasi yang hilang justru digunakan oleh pengurus. Karena itu selain uang koperasi yang dipinjam anggota yang dilengkapi Kwitansi maka itu menurutnya dikorupsi.

“Jadi kami menyimpulkan bahwa uang yang digelapkan oleh pengurus juga dianggap sebagai utang tunggak, padahal itu dikorupsi,” tegas Afifi.

Reporter: Ali Wafa

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *