oleh

Dikelola Pemprov, Pangkalan Pendaratan Ikan Camplong Belum Beroperasi

Kabarmadura.id/SAMPANG-Keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di wilayah Kecamatan Camplong seyogianya menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir selatan Kabupaten Sampang sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan cukup besar. Sayangnya, pembangunan PPI yang dimulai sejak tahun 2005 silam hingga kini belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya sebagai tempat pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan.

Informasi yang dihimpun Kabar Madura, PPI yang semula dibangun dengan maksud untuk pengembangan potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, harus beralih fungsi dengan dipihakketigakan oleh Pemkab Sampang kepada PT Sampang Sarana Shorabese (PT SSS) dengan kontrak sekitar Rp115 juta. Tidak hanya itu saja, PT SSS yang berstatus sebagai BUMD Pemkab Sampang rupanya lebih terkesan sebagai makelar. Pasalnya lahan pelabuhan yang disewa tersebut ternyata dialihkan ke PT Santos Pty Ltd untuk dimanfaatkan sebagai Helipad (landasan helikopter) dan pergudangan perusahaan yang bergerak di bidang migas tersebut.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Sampang Umi Hanik Laila mengungkapkan, sejak diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pihakya tidak mempunyai kewenangan mengelola PPI di Camplong.

“Sejak peralihan wewenang, kami tidak bisa berbuat apa, bahkan untuk mengelolanya tidak bisa kami lakukan,” katanya.

Pihaknya juga mengaku sudah berkoordinasi dan mengajukan permohonan kepada pemprov untuk mengelola PPI. Meski aset tersebut milik pemprov, setidaknya pemkab berwenang mengelola. Hingga saat ini, diskan menunggu kebijakan pemprov.

“Belum ada balasan, kami berupaya untuk mengelolanya kembali,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa selain menjadi tempat pendaratan kapal nelayan, PPI diproyeksikan untuk sejumlah program pembangunan dan peningkatan perekonomian nelayan di Camplong. PPI akan menjadi pusat pemasaran ikan tangkap dan pusat statistik produksi usaha budi daya perikanan.

Sementara itu, Sahid, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sampang mendesak agar pemanfaat PPI kembali ke tangan Pemkab Sampang. Pasalnya sejumlah warga di Kabupaten Sampang bergantung hidup dari perikanan, sehingga sudah selayaknya bermanfaat bagi Kabupaten Sampang.

“Jangan sampai nasibnya sama dengan jembatan timbang, setelah peralihan wewenang semua bangunan dibiarkan terbengkalai,” singkatnya.

Perlu diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2014 lalu menemukan ketidakpatuhan Pemkab Sampang dalam pemanfatan PPI, di mana berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK RI, Pemkab Sampang telah menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1,5 milyar, namun hanya terelisasi sebesar Rp1,1 milyar  atau setara 73 persen setelah dikontrakkan kepada PT SSS.

Sebagimana tertuang dalam perjanjian antara kepala DKPP dengan direktur utama PT SSS dengan nomor: 188/420.1/434.114/2012 dan nomor: 089A/SSS/G/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 tentang pemanfaatan PPI camplong untuk menunjang operasional PT SSS dalam sewa lahan antara pemkab sampang dengan Direktur utama PT SSS dengan nomor: 188/474.1/434.114/2014 dan nomor: 086A/SSS/G/V/2014 tertanggal 14 mei 2014 tentang perpanjangan sewa lahan PPI Camplong untuk menunjang operasian PT SSS. Alhasil pendapatan yang seharusnya diterima Pemkab Sampang dari tahun 2012 hingga 31 Desember 2014 seluruhnya sebesar Rp1,247 miliyar.(awe/pai)

Komentar

News Feed