Dikelola Pihak Lain, Tagihan Listrik Objek Wisata Dibayar Pemkab

  • Whatsapp
SENGKETA: Asta Tinggi merupakan destinasi wisata yang juga paling kerap dikunjungi, namun nihil PAD yang masuk.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Asta Tinggi merupakan cagar budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Sayangnya, hasil retribusinya justru tidak ada. Sehingga, nihil sumbangan terhadap penghasilan asli daerah (PAD).

Objek wisata religi itu, masih diklaim milik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep. Bahkan, pembiayaan listrik masih ditanggung pemerintah.

Penyebabnya, usai putusan Pengadilan Negeri (PN) Sumenep terkait eksekusi sengketa Asta Tinggi pada Kamis (17/7/2019) lalu, nyatanya konflik belum usai.

Pasalnya, Kamis (8/8/2019) lalu. kelompok yang terhimpun di bawah naungan Yayasan Penembahan Somala (YPS), kembali mendatangi Asta Tinggi untuk menuntut haknya, dengan didampingi puluhan aparat kepolisian, dilaksanakan forum mediasi.

Forum tersebut sempat memanas, saling cekcok dengan intonasi suara yang cukup tinggi, sehingga akhirnya pihak kepolisian melerai dan memutuskan menngakhiri forum tersebut, dan meminta untuk diselasaikan dengan mediasi. Akhirnya YPS itu memilih meninggalkan kawasan Asta Tinggi.

Kepala Dinas Disparbudpora Sumenep Carto mengatakan, semestinya, jika sudah ada putusan hukum, maka hendaknya pengelola yang sekarang, sudah sepantasnya hengkang dari pengelolaan Asta Tinggi.

“Kan sudah diputuskan di Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan paling tinggi, kan memang YPS yang menang, tetapi mungkin YPS masih mempunyai kebijaksanaan,” katanya kemarin.

Carto melanjutkan, meskipun para pengelola saat ini mendapat rekomendasi berupa surat keputusan dari Pemkab Sumenep, tetapi jika kalah secara hukum, maka sudah sepantasnya untuk menyerahkan pengelolaan kepada YPS.

“Meskipun SK-nya dari pak bupati kalau sudah kalah secara hukum maka gugur SK tersebut,” imbuhnya.

Akibat sengketa itu, Asta Tinggi yang merupaka cagar budaya, belum memberi sumbangan PAD.

Anehnya, setiap bulan Pemkab Sumenep mempunyai tanggungan untuk membayar angsuran listrik yang digunakan di Asta Tinggi. Bahkan, nilai tagihannya cukup besar, sehingga ada kecurigaan, listrik itu dialirkan ke toko-toko di area Asta Tinggi.

“Penghasilan apa yang masuk ke pemerintah itu nol, justru yang bayar listrik di sana itu kami sekarang. Setiap bulannya itu sekitar Rp4, 8 juta sampai Rp5 juta,” lanjutnya.

Setelah diklarifikasi ke beberapa toko di area Asta Tinggi, penggunaan listrik ternyata secara mandiri, tidak menyambung ke Asta Tinggi.

“Tidak mas, kalau listrik itu memang milik sendiri di sini,” kata penjaga salah satu toko di area Asta Tinggi. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *