oleh

Diminta Tindak Lanjut Kasus APE, Kejari Sumenep Minta Pelapor Datang

Terkait Permintaan Tindak Lanjut Kasus APE

Kabarmadura.id/SUMENEP-Sumenep Independen (SI) yang melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan tidak terealisasinya bantuan alat peraga edukasi (APE), mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Direktur SI, Sahrul Gunawan mengatakan, laporan secara hukum tersebut ditempuh setelah melalui kajian mendalam dan  bersumber dari pengaduan masyarakat yang sudah masuk pada 20 April 2020 lalu.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kabar perkembangan penanganan kasus hukum APE yang ditangani Kejari Sumenep itu.

“Ditunggu-tunggu belum ada sampai saat ini, padahal kata resepsionisnya kalau sudah mau ditindaklanjuti akan dikonfirmasi melalui telepon, tetapi gak ada sampai saat ini,” kata Syahrul Gunawan, Senin (11/5/2020).

Sebelumnya, bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD berupa APE tidak direalisasikan di sejumlah sekolah di Kecamatan Pragaan, sementara laporan penyelesaian distribusi bantuan sudah dinyatakan selesai.

Kejadian tersebut dilaporkan oleh Sumenep Independen (SI) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep agar ditindaklanjuti secara hukum. Karena seluruh PAUD di Kecamatan Pragaan tidak menerima APE meskipun telah melakukan pembayaran. Sementara dalam laporan belanja tahun 2019 telah disetor ke Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.

Tetapi informasi yang dihimpun oleh Kabar Madura,  25 persen dari total APE sudah diterima oleh lembaga, dengan pernyataan yang ditandatangani diterima dengan baik oleh lembaga yang bersangkutan.

Menurut Syahrul Gunawan, laporan yang dilakukannya berdasarkan dugaan terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pada program BOP berupa pengadaan APE yang barangnya tidak tersalurkan sampai saat ini. Padahal, program tersebut berdasarkan belanja anggaran tahun 2019.

“Padahal materi-materi sudah saya siapkan, termasuk bukti-buktinya, apa saja , tahapan yang akan ditempuh oleh pihak Kejari atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan sudah siap di sini,” imbuhnya.

Sahrul merinci, berdasarkan pengkajian tersebut, pihaknya menemukan dua hal di lapangan. Pertama, barang APE yang tidak diterima sekolah. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum Disdik yang telah melakukan intervensi terkait penyaluran bantuan tersebut.

Untuk itu, dia berharap agar Kejari Sumenep segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Sehingga keberadaan anggaran tahun 2019 bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Sampel sementara di Kecamatan Pragaan, ada dugaan penyalahgunaan oknum Dinas Pendidikan, yaitu mengarahkan kepala PAUD itu ke salah satu PT, dan itu tidak boleh. Ya intervensi, nah itu kan penyalahgunaan, dan itu sudah hasil investigasi dengan lembaga tentang adanya pengarahan itu,” paparnya.

Menanggapi itu, Kejari Sumenep melalui Kasi Intel Novan Bernadi meminta agar pihak pelapor datang ke Kantor Kejari Sumenep.

“Suruh datang ke sini saja, saya tunggu hari ini. Saya jelaskan nanti,” tanggapnya. (ara/bri/waw)

Komentar

News Feed