Dinas PUPR Sampang Dinilai Melanggar, Padat Karya Gunakan Kontraktor

  • Bagikan
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) JANGGAL: Banggar DPRD Sampang nilai beberapa pekerjaan dikerjakan tidak sesuai aturan padat karya

KABARMADURA.ID, SAMPANG –  Proses pekerjaan proyek fisik 12 paket yang diswakelolakan dengan sistem padat karya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sampang, tidak hanya diduga salah menggunakan aturan. Akan tetapi juga terdapat pekerjaan yang dinilai tidak mematuhi peraturan pelaksanaan padat karya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Aulia Rahman mengungkapkan, jika ada temuan kejanggalan di beberapa titik pekerjaan padat karya. Sehingga perlu dipertanggungjawabkan oleh dinas teknis. Sebab, dipastikan menyalahi penggunaan anggaran.

“Kami mendapatkan laporan soal penggunaan anggaran 12 paket. Perlu kami minta laporan soal teknis pekerjaan di lapangan,” ungkapnya.

Dia mengatakan ada beberapa pekerjaan yang tidak taat aturan padat karya. Sehingga, pelaksanaan tidak sesuai dengan pemulihan wabah Covid. Sebab masih banyak pekerjaan yang penggunaan warga lokal sedikit. Namun, pekerjaan dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk.

Aulia Rahman menegaskan, penggunaan aturan yang dilakukan Dinas PUPR sudah berbeda dengan penganggaran. Namun, teknis pekerjaannya pun masih terkesan mengabaikan. Menurutnya, hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. Banggar sebagai pihak yang terlibat dalam penganggaran harus meminta laporan dari dinas teknis.

“PUPR terkesan mau main-main. Sebab sudah melakukan pelanggaran beberapa kali. Pertama mengabaikan Instruksi Kemendagri Nomor 5 tahun 2020. Sehingga, PUPR bebas tidak menggunakan sistem padat karya murni,” ucapnya.

Untuk diketahui, dalam perencanaan proyek swakelola 12 paket Banggar DPRD Sampang menggunakan aturan Instruksi Kemendagri Nomor 5 tahun 2020. Sementara Dinas PUPR menggunakan surat edaran (SE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) nomor 3 tahun 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan pihaknya sudah meminta pelaksana diminta menggunakan warga sekitar proyek. Termasuk material yang digunakan dalam pekerjaan.

Baca juga  Direktur Madura United: Jangan Hanya Doa 100 Kali, Tapi 1.000 Kali!

“Program itu untuk pemulihan wabah Covid-19. Kami sudah perintahkan untuk melibatkan warga setempat. Jika masih ada yang melanggar berarti kesalahan pelaksana,” katanya. (man/mam)

 

 

 

 

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan