Dinilai Kurang Optimal, DPRD Pamekasan Pertanyakan Manfaat Program Persada

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ IST) LEMAH DATA: Pemkab Pamekasan dinilai masih lemah dalam urusan integrasi dan akurasi data.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN –Kelemahan mengintegrasi data di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pamekasan menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno menilai, Pemkab Pamekasan masih memiliki kelemahan dalam urusan akurasi data.

Hal itu menurutnya terlihat di setiap OPD. Bahkan, sebelumnya sempat terjadi ketidaksinkronan antara data di masyarakat di Pamekasan, antara dinas sosial (dinsos) dan dinas kesehatan (dinkes). Tidak hanya itu, ketidaksinkronan data juga ditemui di beberapa OPD yang lain. Bahkan, masih banyak stakeholder yang belum memenuhi kebutuhan data.

Bacaan Lainnya

“Banyak OPD yang datanya masih belum sinkron dengan OPD yang lain. Padahal harusnya sudah terintegrasi mulai dari Dispendukcapil,” ucap Harun.

Ia menyayangkan hal tersebut lantaran Pemkab Pamekasan telah meresmikan program Pamekasan Terintegrasi Satu Data (Persada). Namun, ia mengaku, bahwa manfaat program tersebut masih belum dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder terkait. Padahal, peluncuran program Persada berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, keinginan bupati Pamekasan untuk menciptakan bank data yang akurat dan terintegrasi merupakan gagasan dan terobosan bagus. Sebab akurasi, kecepatan, serta kemudahan mengakses data menjadi sesuatu yang penting guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Namun menurutnya, ada ketidaksamaan semangat dan keinginan antara bupati dan OPD. Bahkan, ia menuturkan, OPD belum mampu menerjemahkan dan mengerjakan keinginan bupati. Sehingga program tidak berjalan optimal. Karena itu, pihaknya meminta agar Pemkab segera mengevaluasi dan mencari solusi atas program Persada yang tidak optimal.

“Kalau tidak sinkronnya karena anggaran, mari kita sinkronkan. Kalau karena bawahan yang tidak bisa bekerja, saya rasa bupati lebih tahu cara mengatur bawahannya,” pungkas Harun.

Sementara itu, di lain tempat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan Muhammad menuturkan, bahwa program Persada masih berjalan dan dalam tahap pengembangan. Sebab menurutnya, program tersebut harus terintegrasi dengan provinsi dan pusat.

“Besok ada rakor terkait dengan satu data di Diskominfo Jatim,” ungkapnya. (ali/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *