oleh

Dinilai Labrak Aturan,12 Paket Proyek di Sampang Berpotensi Pidana

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Kendati menuai polemik, pengerjaan 12 paketproyek fisik yang diswakelolakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sampang terus dilanjutkan. Namun Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menilai proyek itu bisa berpotensi kasus pidana.

Sebab, payung hukum anggaran yang digunakan dinilai tidak kuat. Yakni menggunakan Surat Edaran (SE) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020. Sementara, penyusunan anggaran yang dilakukan DPRD memggunakan landasan Instruksi Kemendagri nomor 5 tahun 2020.

Anggota Banggar DPRD Sampang Aulia Rahman mengatakan bahwa pelaksanaan 12 swakelola proyek tersebut bisa berdampak hukum. Sebab tidak sinkron dengan aturan yang digunakan saat penyusunan anggaran.

“Dua aturan itu berbeda kekuatannya. Apalagi yang digunakan PUPR hanya surat edaran,” katanya.

Dia menjelaskan, jika Instruksi Kemendagri Nomor 5 Tahun 2020 yang digunakan, maka pekerjaan harus menggunakan sistem padat karya murni. Dan itu sesuai dengan pemulihan dampak Covid-19. Sebab, semua tenaga kerja, tenaga ahli, termasuk material menggunakan potensi lokal. Sehingga, masyarakat yang tidak bekerja selama wabah bisa dipekerjakan.

Namun, lanjut dia, PUPR menggunakan aturan berbeda. Aturan yang digunakan adalah SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Beberapa pekerjaan dilakukan oleh perusahaan kontraktordan dipastikan tidak seratus persen menggunakan tenaga lokal. Padahal, program pembangunan itu dianggarkan untuk pemulihan Covid-19 di sekitar lokasi proyek.

“Ini berpotensi pidana. Sebab bisa saja jika dikaji dari kekuatan hukum berdampak pada penyalahgunaan anggaran. Sebab aturan yang kami gunakan untuk menyusun anggaran berbeda dengan realisasi pekerjaan yang dilakukan PUPR,” katanya.

Aulia Rahman mengungkapkan, saat penganggaran, eksekutif menyampaikan bahwa pekerjaan total senilai Rp12 miliar itu akan menggunakan sistem padat karya murni. Karena sesuai aturan, yang digunakan saat penyusunan anggaran sudah jelas persyaratannya. Namun, faktanya, masih menggunakan tenaga kontraktor.

“Dari kejadian ini saja, eksekutif sudah tidak konsisten. Mereka sadar sebenarnya dalam aturan yang kami pakai harus padat karta murni. Kenapa ada perubahan landasan aturan jika memang untuk pemulihan Covid-19,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat itu mencurigai ada kerjasama antara PUPR dengan rekanan atau kontraktor yang ditunjuk. Sebab, sudah jelas terjadi ketidaksinkronan aturan, tapi proyek tetap dikerjakan.

Sebelum itu, anggota banggar yang lain, Amin Atif Tirrana menambahkan, jika memang harus menggunakan kontraktor maka harus jelas perjanjian komitmen pekerjaan. Mulai dari berapa persen tenaga lokal, tenaga ahli lokal yang digunakan hingga material lokal yang dimanfaatkan.

“Termasuk pembayaran para pekerja. Sebab dalam pengerjaan swakelola padat karya harus lengkap laporannya. Saya sudah sampaikan masalah ini sebelumnya kepada DPRD,” ucapnya.

Data yang berhasil dihimpun Kabar Madura, semua pekerjaan proyek swakelola terus berlangsung. Bahkan, tiga lokasi pekerjaan sudah selesai seratus persen. Diantaranya, proyek lapis penitrasi (lapen) di jalan Desa Banjar Talela-Desa Taddan Kecamatan Camplong, proyek lapen jalan Desa Banjar Sokah-Desa Batuporo dan proyek lapen jalan Desa Kamondung-Desa Meteng.

Sementara,lima lokasi lainnya dalam proses pengerjaan. Seperti di Jalan Paopale Laok–Lar Lar, rehabilitasi Jalan Lepelle–Pelenggiyen, rehabilitasi Jalan Trapang–Asem Jaran dan Rehabilitasi Jalan Karang Penang Oloh–Bulmated. Termasuk rehabilitasi jalan Desa Tobai Timur-Desa Poreh.

Pekerjaan di lokasi tersebut dalam proses pengerjaan. Mulai 25 sampai 60 persen progres pengerjaan. Sementara tiga proyek lainnya belum dikerjakan sama sekali. Diantaranya, rehabilitasi Jalan Labang–Noreh, Kecamatan Sreseh, rehabilitasi jalan Somber–Banjar, Kecamatan Tambelangan dan rehabilitasi jalan Banjar–Somber Kecamatan Tambelangan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sampang, Ahmad Hafi mengakui bahwa semua pekerjaan sudah dimulai. Tapi menurutnya, sudah menggunakan tenaga lokal. Termasuk material lokal.

“Semua aturan sebagai pekerjaan padat karta kami ikuti. Tenaga lokal menjadi prioritas dalam semua pekerjaan,” katanya. (man/waw)

 

Pekerjaan seratus persen

– Proyek jalan Desa Banjar Talela-Desa Taddan Kec. Camplong

– Proyek lapen jalan Desa Banjar Sokah-Desa Batuporo Kec. Kedungdung

– Proyek lapen jalan Desa Kamondung-Desa Meteng, Kec. Omben.

 

Proses Pengerjaan

– Rehabilitasi Jalan Paopale Laok – Lar Lar, Kec. Banyuates

– Rehabilitasi Jalan Lepelle – Pelenggiyen, Kec. Kedungdung.

– Rehabilitasi Jalan Trapang – Asem Jaran, Kec. Banyuates

– Rehabilitasi Jalan Karang Penang Oloh – Bulmated, Kec. Karang Penang

– Rehabilitasi Jalan Desa Tobai Timur – Desa Poreh, Kec. Sokobanah.

 

Belum dikerjakan

– Rehabilitasi Jalan Labang – Noreh, Kec. Sreseh

– Rehabilitasi Jalan Somber – Banjar, Kec. Tambelangan,

– Rehabilitasi Jalan Banjar – Somber Kec. Tambelangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed