Dinilai Sangat Membebani Nelayan, DPD PAN Pamekasan Tegas Menolak PP Nomor 85 Tahun 2021

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) TEGAS: DPD PAN Pamekasan menolak PP Nomor 85 Tahun 2021, sebab dianggap memberatkan kaum nelayan.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan menyatakan sikap penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) RI. PP tersebut justru memberatkan nelayan.

Di sisi lain, Ketua DPD PAN Pamekasan Abdul Haq mengungkapkan bahwa penolakannya tersebut berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021. Ia sendiri mengaku berasal dari lingkungan pesisir, sehingga beragam rintangan dan beban yang dipikul nelayan cukup dipahaminya.

“Jadi PP 85 itu sangat memberatkan nelayan, sehingga kami mewakili aspirasi para nelayan menolak keras. Tidak hanya itu, kami meminta untuk bisa dibatalkan, bagaimanapun caranya,” paparnya, Kamis (14/10/2021).

PP yang dikeluarkan oleh KKP itu meliputi 17 poin berbeda. Di antaranya yaitu pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pelabuhan perikanan, pengembangan penangkapan ikan, penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, pemeriksaan/pengujian laboratorium, serta pendidikan kelautan dan perikanan.

Selaras dengan hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)  Slamet Ariyadi juga menyampaikan aspirasinya kepada KKP agar membatalkan PP Nomor 85 Tahun 2021

“PP ini sangat memberatkan bagi para nelayan, sehingga kami minta untuk dievaluasi, dan revisi. Kalau bisa, kami minta untuk dibatalkan, karena terjadi penolakan dari nelayan Pamekasan,” pungkas Slamet.

Reporter: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *