oleh

Dinilai Sarat Kongkalikong, DPKP Pamekasan Tegaskan Pendataan RTLH Dilakukan dengan Independen

Kabarmadura.id/Pamekasan-Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk database Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan, melalui tenaga konsultan dinilai syarat kongkalikong dengan oknum pemerintah desa.

Salah satu warga Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Fahrizal mengatakan, selama ini tidak pernah ada pendataan yang langsung sampai ke masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

Bahkan, penentuan penerima bantuan RTLH terkesan merupakan orang-orang terdekat kepala desa atau pun lurah.

“Pendataan itu hanya mengambil dari kepala desa atau kelurahan, sehingga pendataan itu tidak benar-benar menyentuh terhadap masyarakat langsung,” keluhnya, Jum’at (18/9/2020).

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Bangunan DPKP Pamekasan Didik mengatakan, pendataan RTLH itu langsung dilakukan oleh tenaga konsultan yang sudah dikontrak DPKP. Tercatat, sudah ada 7.585 RTLH yang sudah didata dari tahun 2017.

Didik menegaskan, anggapan adanya kongkalikong antara tenaga konsultan dengan pemerintah desa tidak bisa dibenarkan.

Didik melanjutkan, database yang didapatkan sudah melalui pendataan terlebih dahulu oleh tenaga konsultan, karena tidak mungkin melakukan pencocokan data kepada pemerintah yang ada di desa dan kelurahan tanpa ada database yang telah dimiliki oleh DPKP.

“Konsultan kami juga telah melakukan pendataan yang melibatkan camat dan kepala desa, hal ini agar data yang didapat benar-benar kalangan tidak mampu,” ujarnya.

Menurut Didik, di tahun 2020 ini, DPKP tidak melakukan pendataan yang melibatkan konsultan, dikarenakan terdampak refocusing anggaran, sehingga pendataan itu akan dilanjutkan di tahun 2021 sesuai dengan anggaran yang ada.

Meski demikian, pihaknya akan tetap menerima data yang diajukan oleh kepala desa atau oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan RTLH dengan syarat mengajukan proposal ke pihak DPKP.

“Pendataan yang kami lakukan sesuai kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPKP Pamekasan Muharram menyampaikan, sebelum ada pencocokan database ke desa, DPKP sudah memiliki database itu melalui tenaga konsultan yang terlibat kontrak dengan DPKP yang sudah turun ke desa-desa.

“Bahkan kami sudah menyampaikan kepada pihak konsultan yang telah kami kontrak, agar supaya tetap independen dan jangan mau diperintah kepala desa untuk mendata para pendukungnya,” singkatnya. (mukhtar/pin).

Komentar

News Feed