Dinkes Bangkalan Batalkan Pemesanan Alkes Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
(KM/FA'IN NADOFATUL M.) TERSEDIA: Alat kesehatan (alkes) untuk pennaganan Covid-19 di gudang Dinkes Bangkalan.

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk penanganan Covid-19 yang telah dipesan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan telah dibatalkan. Alasannya, anggaran yang diterimanya dari refocusing APBD tahun 2020 tersebut, karena harus ada pendampingan dari aparat penegak hukum (APH).

Menurut Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo, pemesanan yang belum ada tanda tangan kontraknya akan dibatalkan terlebih dahulu sampai ada yang didampingi APH. Sementara ini, anggaran yang diterima Dinkes sebesar Rp11,8 miliar.

Bacaan Lainnya

“Nanti akan kami lanjutkan pemesanan sampai ada pendampingan dari APH. Karena anggaran yang kami gunakan ini uang negara,” katanya.

Lelaki yang kerap disapa Yoyok ini menjelaskan, sampai saat ini, serapan anggaran refocusing tersebut masih mencapai 5 persen. Serapannya tersebut sudah digunakan untuk belanja dua item keperluan penanganan Covid-19 di Bangkalan yang dirasa darurat. Dua item tersebut yakni pengadaan alat pelindung diri (APD) dan pembelian rapid tes.

“Kami sebebarnya sudah melayangkan surat pemesanan (SP), tapi karena ini anggaran refocusing. Jadi kami harus benar-benar hati-hati,” ujarnya.

Mengenai dua item yang sudah terlanjur dibeli sebelum ada pendampingan APH, Yoyok mengungkapkan, telah disebar ke puskesmas-puskesmas yang ada di Bangkalan. Sesuai petunjuk teknis pembelian alkes itu.

“Barangnya sudah kami sebar di puskesmas-puskesmas,” jelas mantan kepala Puskesmas Blega ini.

Terpisah, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan mengaku telah menyarankan Dinkes untuk membatalkan seluruh pemesanan sebelum teken kontrak. Untuk memastikan, penggunaan anggaran tersebut, Nur Hasan juga meminta kepada Dinkes menggandeng  APH agar tidak ada penyalahgunaan.

“Semua kegiatan atau di SP untuk dihentikan sepanjang belum teken kontrak. Alhamdulillah, Dinkes siap membatalkan hal tersebut karena mempunyai kewenangan akan hal itu,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan surat edaran dari pemerintah pusat untuk ada pendampingan dari APH. Jika serapan anggaran itu masih tersisa, Nur Hasan meminta agar Dinkes juga mengembalikan anggaran tersebut pada daerah.

“Saya minta Dinkes secepatnya untuk melakukan konsultasi mengenai APH ini dan perlu ada MoU untuk pihak kejaksaan agar melakukan pendampingan tersebut,” tandasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *