Dinkes Bangkalan Dituding Memanipulasi Waktu Rawat Pasien

(KM/FATHURROHMAN)

KABARMADURA.ID | BANGKALANDinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan diterpa dua tudingan serius. Yang pertama mengenai dugaan praktik pemberian fee proyek dan kedua adalah dugaan manipulasi waktu rawat inap pasien.

Mengenai fee proyek, hal itu terkait pembangunan gedung, perawatan dan pengadaan barang puskesmas. Sedangkan soal manipulasi waktu rawat inap, adalah dugaan permainan anggaran biakes maskin dengan cara memanipulasi waktu rawat inap dengan oknum dokter.

Tudingan itu disampaikan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bangkalan yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Kesehatan Masyarakat (Apikmas). Para pegiat LSM itu sebelumnya melayangkan surat pemberitahuan akan menggelar aksi demonstrasi, namun aksi tersebut gagal digelar hingga waktu yang tidak ditentukan.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo membantah adanya fee pada proyek pembangunan puskesmas. Bahkan, dia mengklaim mustahil bisa terjadi fee. Sebab, pengajuanya sudah dilakukan by system dan sesuai hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bangkalan.

“Mau ada fee bagaimana kalau sudah input di sistem semua. Semua yang diusulkan itu merupakan hasil dari musrenbang, kami pastikan tidak ada fee itu,” ungkapnya saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (20/4/2022).

Sehingga dia menilai, tudingan LSM itu tidak berdasar dan tidak benar adanya. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat, sehingga perlu persetujuan tiga menteri dalam realisasinya.

“Pembangunannya sudah selesai, program dari pusat, kami hanya mengajukan, yang menentukan dari sana semua. Tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan, harus melalui 3 menteri, meliputi kesehatan, bapenas dan keuangan,” imbuh pria dengan sapaan Yoyok ini.

Mengenai tudingan manipulasi hari perawatan pasien biakes maskin juga diklaim tidak mungkin terjadi. Alasannya, selain harus melalui proses verifikasi, pihak rumah sakit tidak mungkin berani mengambil resiko dengan urusan seperti itu.

Dalam program biakes maskin itu, lanjutnya, Pemerintah Bangkalan masih memiliki tanggungan yang belum terbayarkan. Tanggungan itu tahun 2021 sebesar 5 milyar di RSUD Syamrabu dan ratusan juta di Dr. Soetomo Surabaya.

“Yang tahu datanya RSUD Syamrabu dan Dr. Soetomo, mereka yang jalin kerja sama dengan kami. Tahun lalu saja masih ada yang belum terbayarkan, mana mungkin di mark-up,” bantah Yoyok.

Reporter: Fathurrohman

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.