oleh

Dinkes Bangkalan hanya Siagakan Dua Dokter di 22 Puskesmas

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Layanan kesehatan puskesmas di Bangkalan tidak ada dokter standby selama 24 jam. Sejauh ini hanya ada 2 puskesmas yang memiliki dokter siaga untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Dua puskesmas tersebut yakni puskesmas Blega dan Tanah Merah.

Hal tersebut memang dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo. Tidak semua puskesmas dia mampu berikan dokter jaga. Sebab, rasio dokter yang berstatus PNS lebih sedikit dibandingkan jumlah puskesmasnya. Kata dia, di Bangkalan hanya ada 24 dokter yang berstatus PNS.

“Rasionya 1 puskesmas tidak sampai 2 dokter,” jelas Sudiyo, Selasa (6/10/2020).

Dokter berstatus pegawai tidak tetap (PTT) milik Pemkab Bangkalan hanya 7 orang. Jika ditotal, dokter di Bangkalan hanya 31 orang. Dan itu harus menyebar di 22 puskesmas di 18 kecamatan.

“Mereka juga manusia, kami tidak bisa memaksakan atau memforsir mereka untuk terus bekerja secara bergantian di 22 puskesmas,” paparnya.

Mengatasi hal tersebut, pria dengan sapaan Yoyok ini berjanji akan memetakan puskesmas-puskesmas untuk diisi dokter lagi.

“Waktu dalam 6 bulan kami akan melakukan mapping dengan puskesmas pelayanan pasien terbanyak seperti Puskesmas Kamal, Klampis dan Blega yang mana-mana bisa mengoperasikan dokter jaga,” paparnya.

Kondisi ketiadaan dokter yang tidak siaga di puskesmas juga diungkap Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Muhyi. Dia juga mendengar laporan dari masyarakat bahwa salah seorang pendamping pasien mengeluhkan adanya hanya penanganan medis yang dilakukan oleh perawat, bukan dokter jaga.

“Ini menjadi masalah krusial jika yang melakukan pemeriksaan seorang perawat, bukan dokter. Dokter di puskesmas hanya sampai jam 4 sore. Setelah itu tidak ada,” kata Muhyi.

Dia menuntut agar Dinkes Bangkalan segera mengisi kekurangan itu, agar dokter siaga di puskesmas bisa diterapkan 24 jam.

“Agar pelayanan maksimal dan warga tidak was-was dan itu menjadi harapan masyarakat Bangkalan,” penegasan Muhyi tentang perlunya percepatan perbaikan layanan di setiap puskesmas.

Terpisah, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan mengatakan, sebagai regulator, Dinkes harus punya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan tegas terutama pada puskesmas. Karena potensial agar dokter jaga wajib bertugas 24 jam tidak cukup hanya dengan on call, melainkan ada kepastian bagi pasien yang mau berobat.

“Bahwa fungsi puskesmas sejatinya lebih pada promotif preventif bukan rehabilitatif, oleh karena itu kemudian puskesmas harus memperbanyak promosi-promosi dan sosialisasi terkait pencegahan bagi masyarakat,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed