oleh

Dinkes Diminta Tegas Tangani Penolakan Vaksinasi Nakes

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan tegas menyikapi penolakan vaksin oleh sejumlah sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di sejumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan klinik.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur, menyampaikan, sebagai pemilik kewenangan, dinkes harus mengambil langkah tegas terhadap sejumlah SDMK-nya yang enggan mendukung program pemerintah.

Hal itu dinilainya sebagai contoh buruk bagi masyarakat umum yang awam perihal dunia medis. Jika dibiarkan, kegiatan vaksinasi tidak dapat berjalan lancar sebagaimana diharapkan pemerintah.

Ia mengaku mendengar laporan, bahwa ada sejumlah klinik kesehatan yang SDMK-nya menolak untuk divaksin. Mendengar informasi itu, pihaknya mengaku prihatin. Sebab, kondisi kehidupan saat ini belum normal lantaran adanya wabah Covid-19.

“Jika orang yang dinilai mengerti kesehatan saja tidak mau divaksin, bagaimana dengan masyarakat awam,” sesalnya.

Kendati begitu, pihaknya tidak ingin mengusulkan adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang kegiatan vaksinasi berikut sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin. Hal itu lantaran program vaksinasi merupakan program pemerintah pusat.

“Tidak usah perda. Kan itu program pemerintah pusat,” pungkasnya.

Ia hanya meminta masyarakat sadar akan pentingnya vaksin, demi memulihkan situasi akibat Covid-19.  Baik, di sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinkes Pamekasan Achmad Marsuki melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Pamekasan Nanang Suyanto, beberapa waktu yang lalu mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan sanksi kepada masyarakat yang menolak untuk divaksin.

Hal itu karena belum ada aturan yang mengatur terkait pemberian sanksi. Kendati begitu, dia menuturkan akan melaporkan penolakan tersebut kepada Plt. Kepala Dinkes Pamekasan untuk kemudian menunggu kebijakan lebih lanjut.

“Karena yang divaksin itu tidak hanya nakes, tapi juga petugas puskesmas mulai dari satpam hingga tukang sapu,” ucapnya seusai menemui peserta audiensi di Mandhpa Aghung Ronggosukowati beberapa waktu lalu.

Diketahui, pada tanggal 10 Februari ini, kegiatan vaksinasi tahap kedua akan dilakukan pada 11 orang pejabat publik yang sebelumnya telah divaksin Sementara vaksinasi untuk masyarakat umum, hingga saat ini belum dijadwalkan. (ali/km58)

Komentar

News Feed