oleh

Dinkes Ingin Kasus RS. Nindhita Diselesaikan secara Adat

KABARMADURA.ID, Sampang -Terkait rencana Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang melaporkan RS. Nindhita ke aparat penegak hukum (APH), akhirnya direspon Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang.

Sebelumnya, alasan DKR melaporkan ke APH karena mediasi yang difasilitasi Dinkes berakhir buntu. Selain itu, tidak ada langkah atau tindakan serius dari pemerintah terhadap rumah sakit yang menolak pasien bersalin yang merupakan peserta BPJS Kesehatan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Sampang, Agus Mulyadi menuturkan, dirinya sudah memberikanteguran kepada RS. Nindhita terkait adanya kasus-kasus yang pernah terjadi. Namun, teguran tersebut hanya berupa surat.

“Sudah saya panggil dan diberikan teguran berupa surat,” katanya, Kamis (10/22/2020).

Dia berharap, untuk menyelesaikan kasus tersebut tidak harus dilaporkan ke APH.Sebab, dirinya tetap akan memediasi sesuai dengan adat Timur, yakni dengan cara menginstropeksi diri, tabayyun, sehingga jika ditemukan kejelasan, bisa dijadikan sebagai solusi.

“Kalau saya berharap tetap dimediasi, sesuai dengan budaya Timur, sehingga nanti menemukan kejelasan untuk dijadikan solusi,” imbuhnya.

Pasalnya, hingga saat ini pemerintah tidak bisa memberikan ketegasan, bahkan dinilai tumpul untuk menyelesaikan kasus di rumah sakit yang berada di Jalan Raya Syamsul Arifin Nomor 87, Kelurahan Polagan, Kecamatan/Kabupaten Sampang tersebut.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Humas DKR Sampang Maushul Maulana, DKR mengambil langkah tersebut setelah dua kali aksi dan dua kali mediasi yang difasilitasi Dinkes Sampang tidak kunjung menemukan titik terang.

Padahal, kata Maushul,sering terjadi masalah antara RS. Nindhita dengan pasien.Karena selain penolakan pasien, juga ada kasus penarikan biaya tambahan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan.

Hal itu dibuktikan setelah anggota DKR melakulan aksi penyegelan, ada perwakilan keluarga korban juga melakukan aksi, dengan tuntutan kembalikan penarikan uang biaya tambahan kepada pasien BPJS.

“Ini sudah jelas melanggar aturan, tetapi pemerintah belum bisa memberikan ketegasan untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga kami tetap akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” ungkapnya. (20/10/2020).

Sedangkan Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DKR Sampang, Ilzamudin dengan tegas menuturkan bahwa jika hanya teguran, dirasa tidak berimbang dengan kasus yang terjadi, bahkan pemerintah dinilai tidak tegas untuk mengambil sikap.

Sehingga, pihaknyaakantetap melaporkan ke APH terkait kasus tersebut, karena kasus yang terjadi di RS. Nindhita tersebut bukan hanya satu kali, tetapi sudah berulang kali.

“Kalau hanya diberikan teguran sudah tidak imbang dengan kasus yang terjadi, dan kasus di RS. Nindhita sering, kok malah ditegur,” tegasnya.

Menyikapi pernyataan Dinkes yang menyelesaikan sesuai adat timur, pihaknya sangat menyayangkan, karena mediasi yang dilakukan oleh Dinkes sudah dua kali, dan tidak membuahkan hasil apapun.

“Ini persoalan nyawa, jadi tidak harus disesuaikan dengan adat, agar tidak gampang ditiru oleh rumah sakit lainnya,” pungkasnya. (mal/waw)

Komentar

News Feed