Dinkes Pamekasan Ditenggat Dua Hari untuk Bisa Libatkan RS Swasta Tangani Pasien Covid-19

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) GERAM: Dinkes Pamekasan ditenggat dua hari untuk bisa libatkan rumah sakit swasta tangani pasien Covid-19.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Terkait banyaknya desakan agar melibatkan rumah sakit swasta sebagai rujukan pasien Covid-19, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menggelar pertemuan dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodirdjo (SMart) Pamekasan, Selasa (13/7/2021).

Dalam pertemuan secara virtual tersebut, terungkap bahwa belum ada sedikit pun upaya untuk melibatkan rumah sakit swasta untuk menangani pasien Covid-19. Bahkan belum ada koordinasi antara RSUD SMart dengan Dinkes Pamekasan.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Moh. Sahur menyebut, kedua lembaga tersebut masih saling melempar beban. Masing-masing, baik RSUD maupun Dinkes merasa tidak berwenang menekan rumah sakit swasta. Sementara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan imbauan dan mekanismenya.

“Koordinasi itu penting dan tolong pihak berwenang untuk mengevaluasi, karena anggarannya tidak sedikit tapi masih lempar tanggung jawab, ini tidak elok,” tutur Sahur dalam rapat yang digelar secara tertutup dari awak media itu.

Rapat kerja itu melibatkan Dinkes Pamekasan yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Kabid Yankes) Syaifudin dan Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Nanang Suyanto. Di pihak RSUD SMart diwakili Wakil Direktur Bidang Medik Mazhar.

Sedangkan di pihak legislatif, Ketua Komisi DPRD Pamekasan Moh. Sahur yang memimpin rapat dan dihadiri seluruh anggotanya. Selama dua jam, pukul 10:00 sampai 12:00, pertemuan itu lebih banyak membahas mengenai penekanan keterlibatan rumah sakit swasta menangangani pasien Covid-19.

Menurut Sahur, jika rumah sakit swasta mengabaikan rekomendasi untuk menangani pasien Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan diminta memblokir izin operasionalnya.

“Jika tidak sanggup menjadi rumah sakit rujukan, jangan membuka, layani yang Pamekasan, karena sudah overload, Pamekasan tidak terlayani kok jadi rujukan di Madura,” urainya.

Baginya, penuhnya pasien di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah di Pamekasan, sudah menandakan kondisi yang sangat darurat. Karenanya perlu langkah konkret agar rumah sakit swasta terlibat.

“Secara aturan diperbolehkan, baik permenkes (praturan menteri kesehatan) ataupun peraturan bupati, tinggal eksekusinya, agar seluruh rumah sakit swasta harus menyiapkan tempat isolasi minimal 10 sampai 30 persen,” paparnya, Selasa (13/7/2021).

Hasil pertemuan itu merekomendasikan Dinkes Pamekasan dan RSUD SMart untuk saling berkoordinasi dan menentukan kebijakan untuk melibatkan rumah sakit swasta di Pamekasan ikut menangani pasien Covid-19.

Rekomendasi itu diberi tenggat satu hingga dua hari setelah rapat itu, atau disampaikan dalam rapat lanjutan antara Dinkes, RSUD SMart dan Komisi IV DPRD Pamekasan.

“Kami meminta kepada Dinkes agar menekan rumah sakit swasta untuk menyiapkan ruang isolasi dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. (rul/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *