Dinkes Pamekasan Janji Evaluasi Fasilitas Penunjang Disabilitas

News46 views

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan masuk dalam nominasi penilaian sebagai kabupaten sehat. Sehingga perlu ada evaluasi secara menyeluruh. Terutama mengenai berbagai fasilitas bagi penyandang disabilitas. Sebab masih ditemukan beberapa ruang publik belum ramah terhadap kaum disabilitas. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dr. Sjaifuddin, Rabu (4/10/2023). 

Menurutnya, ada beberapa indikator yang menjadi penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) sebagai kabupaten sehat. Salah satunya, tatanan permukiman, sarana dan prasarana (sarpras) kesehatan, tatanan sarana lalu lintas (lalin) tertib dan pelayanan transportasi sehat, tatanan industri dan perkantoran sehat, tatanan kawasan pariwisata sehat dan lainnya.

Baca Juga:  Operasi Pemberantasan Rokok Ilegal di Pamekasan: Petugas Gabungan Masih Menunggu Jadwal

“Beberapa fasilitas tidak menyediakan untuk masyarakat disabilitas, di tempat wisata, di pasar, tempat umum, itu tidak menyediakan, untuk ruang menyusui misalnya di pasar kurang permanen,” ujarnya kepada Kabar Madura. 

Pihaknya menuturkan, selama ini kabupaten yang berjuluk Gerbang Salam tidak pernah mengikuti penilaian kabupaten sehat.  Sebab, berbagai indikator penilaian yang perlu dilengkapi belum memadai. Sehingga, untuk penilaian kabupaten sehat tahun ini nilainya hanya 84% dari berbagai indikator sesuai ketentuan. Alhasil, masuk pada nominasi penghargaan Swasti Saba Wiwerda.

“Pada penilaian ini UHC tidak masuk pada salah indikator penilaian, kalau di kesehatan itu, yang masuk layanan puskesmas, pelayanan posyandu, tentu nilai kelengkapan sarprasnya,” tuturnya. 

Baca Juga:  Kades Bingung, Jatah Pupuk Bersubsidi Selalu Kurang dari Kebutuhan

Ditegaskan, untuk memenuhi 9 indikator yang ditetapkan oleh Kemendagri RI, secara umum tidak bisa dilakukan secara mandiri. Melainkan butuh kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Utamanya, OPD yang memiliki program penyediaan layanan publik. Sedangkan dana program kabupaten sehat hingga saat ini belum teranggarkan secara khusus. 

“Anggaran ini masuk atau melekat langsung di setiap OPD terkait. Bahkan kami juga melibatkan relawan, seperti organisasi masyarakat (ormas), tim PKK dan tim kabupaten sehat,” tegasnya. 

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif 

Redaktur: Totok Iswanto 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *