Dinkes Pamekasan Keluarkan Belasan Ribu Peserta PBID

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengalokasikan anggaran sebesar Rp76 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC). Tahun ini sudah terserap Rp25,1 miliar. Namun dari kepesertaan yang tercakup sebagai peserta penerima bantuan iuran daerah (PBID) dalam pemenuhan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 14.112 peserta dikeluarkan.

Sebab terdapat beberapa hal yang mengakibatkan ribuan kepesertaan dikeluarkan. Masing-masing meninggal dunia, pindah segmen dan pindah alamat ke kabupaten lain. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dr. Saifuddin melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan (Yankes) Pamekasan Erlina, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, serapan anggaran hingga puluhan miliar sudah sesuai dengan premi yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan dengan total iuran yang dibayar setiap bulan sebesar Rp37.800 per orang. Hitungan itu dari total sasaran kepesertaan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 tembus Rp76 miliar.

Secara umum, sejak diterapkan program UHC di Pamekasan mulai awal tahun 2023 cakupan kepesertaan yang perlu dipenuhi mencapai 95 persen dari total cakupan. Kondisi itu terlampaui cakupan. Sebab, terdapat 854,064 dari sasaran 869,711 yang tercakup. Bahkan, 168.408 warga dibiayai dari penerima bantuan iuran (PBI).

“Pembayaran yang sudah dibayarkan per Juli sudah Rp25,1 miliar,” ujarnya kepada Kabar Madura.

Pihaknya menuturkan, ribuan peserta yang dikeluarkan dari PBID dari bulan Januari hingga Juni meliputi, 2.754 peserta dikeluarkan pada bulan Januari, 5.866 peserta di bulan Februari, 1.060 peserta bulan Maret, 740 peserta Bulan April, 460 warga dikeluarkan bulan Mei, 3.232 di bulan Juni. Totalnya selama enam bulan mencapai 14.112 peserta dikeluarkan.

“Sedangkan jumlah peserta baru pada Januari sebanyak 50.533, Februari 5.859 peserta, Maret 4.669 peserta, April 4.049 peserta, Mei 2.528 peserta dan Juni 3.741 peserta, sedangkan untuk bulan Juli masih proses pengolahan data,” tuturnya.

Dijelaskan, pembayaran iuran setiap bulan hanya berlaku terhadap peserta yang mengaktifkan kepesertaan pada cakupan BPJS Kesehatan. Sehingga warga bagi yang tidak menikmati manfaat layanan dan belum tercakup sebagai peserta tidak bisa dibayarkan. “Jadi kalau belum terdaftar tidak dibayarkan. Beda kalau orang tersebut tiba-tiba membutuhkan pelayanan kesehatan sakit misalnya, kemudian didaftarkan, baru sejak didaftarkan itu ditagihkan ke Dinkes sejak terdaftar,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam menegaskan, validasi dan verifikasi (verbal) peserta harus dilakukan secara ketat bagi seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebab cukup berpotensi melakukan pembayaran terhadap peserta yang terdaftar dan sudah meninggal dunia. Sehingga perlu adanya sinkronisasi data terpadu dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

“Misal, mulai dari Dinkes Pamekasan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Sosial (Dinsos), maupun tingkat desa, agar pembayaran iurannya tepat sasaran. Karena orang meninggal yang tau itu dari pemerintah desa, ini yang saya minta ke Pemkab Pamekasan untuk bisa diselesaikan. Mungkin hari ini valid, tapi besok kan belum tentu, karena ada orang yang meninggal,” responnya.

Program UHC Pamekasan