Dinkes Pamekasan Terima Laporan 100 Nakes Menolak Divaksin, Bupati: Sanksi Tidak Langgar HAM

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) KURANG PAHAM: Sejumlah nakes diketahui ada yang menolak untuk divaksin karena termakan oleh isu miring soal vaksin.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN–Vaksinasi Covid-19 yang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, belum sejalan dengan persepsi sebagian tenaga kesehatan (nakes). Siapa sangka, justru masih ada sejumlah nakes yang menolak untuk divaksin.

Bahkaninformasi yang didapat Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, jumlahnya hampir mencapai 100 orang.

Bacaan Lainnya

Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Pamekasan Nanang Suyanto mengatakan, penolakan tersebut datang dari sejumlah nakes yang termakan oleh isu-isu miring mengenai vaksin Sinovac. Selain itu, diperkirakan lantaran minimnya wawasan dan pengetahuan sejumlah nakes.

“Namanya nakes itu kan tidak semua pengetahuannya tinggi. Karena yang kami vaksin sekarang mulai satpam dan tukang sapu. Karena mereka juga bagian dari SDMK,” ujarnya.

Informasi itu masih akan dilaporkan kepada Plt. Kepala Dinkes Pamekasan Marsukisekaligus menunggu kebijakannya. Namun setidaknya, imbuh Nanang, pihaknya akan memberikan penanda dalam data bagi setiap nakes yang sudah divaksin, menolak divaksin, gagal divaksin dan yang ditunda.

Sementara itu, kegiatan vaksinasi terhadap nakes hingga saat ini sudah mencapai 54 persen dari total 3.100 nakes. Dari jumlah tersebut, per 2 Februari 2021 pukul 17.00 WIB, diketahui sebanyak 1.780 orang nakes telah divaksin.

Namun terdapat 512 orang nakes gagal divaksin karena mengalami gangguan kesehatan. 512 nakes tersebut memiliki penyakit, sehingga tidak memungkinkan untuk divaksin. Sementara yang vaksinasinya tertunda karena tubuh sedang tidak fit ada 203 orang nakes.

“Yang gagal divaksin itu mempunyai penyakit yang tidak boleh diberi vaksin. Seperti ada kelainan darah, kanker dan ibu hamil,” ungkapnya.

Hingga saat ini belum ada rencana pemberian sanksi kepada pihak yang menolak untuk divaksin. Meski begitu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, kalaupun harus terbit aturan sanksi bagi yang menolak untuk divaksin, bukan merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia.

“Kalau mau dilihat dari sudut pandang HAM-nya, HAM semua kita ini,” ucapnya. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *