oleh

Dinkes Sampang: Pencabutan Izin Operasional RS. Nindhita Bertahap

KABARMADURA.ID, Sampang – Kasus yang menimpa Rumah Sakit (RS) Nindhita berbuntut panjang. Perlakuan RS Nindhita yang diduga kurang manusiawi terhadap pasien, berdampak pada terancamnya izin RS di Jalan Raya Syamsul Arifin nomor 87, Kelurahan Polagan, Kecamatan/Kabupaten Sampang tersebut.

Di samping itu, RS Nindhita dipastikan berurusan dengan hukum. RS tersebut telah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Tuntutan pelapor berupa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mencabut izin operasionalnya. Sehingga, RS. Nindhita tersebut menjadi klinik Nindhita.

Tuntutan tersebut hingga saat ini tampak kurang diindahkan oleh pemerintah. Bahkan, nyaris tidak ada tindakan yang layak untuk menyelesaikan kasus yang membahayakan nyawa pasien bersalin di RS Nindhita.

“Untuk melakukan pencabutan izin operasional, tentu panjang ceritanya; tidak mudah. Itu ada tahapannya,” ucap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang, Agus Mulyadi, Minggu (25/10/2020).

Selain itu, sebagai tindakan terkait kasus yang terjadi, pemerintah sudah memberi peringatan berupa surat teguran. Bahkan, kata Agus Mulyadi, jika tidak ada perubahan, maka akan menjadi perhatian lebih serius yang akan diterima RS tersebut.

“Jika kesalahan fatal dan benar-benar kesalahan penyelenggara, ya nanti kita usulkan (dicabut izin operasional, red). Kami sudah tegur. Ketika tetap, ya harus jadi perhatian,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Advokasi dan Hukum Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang Ilzamudin, menyepakati pencabutan izin operasional RS. Nindhita tersebut butuh tahap. Namun, pihaknya tetap akan memproses terkait kasus tersebut sampai tuntas. Sehingga, izin operasional RS. Nindhita dicabut, dan menjadi Klinik Nindhita.

Selain itu, dirinya menyampaikan untuk melakukan pencabutan izin RS tersebut tidak diukur dari banyaknya kesalahan atau kasus, karena ini persoalan nyawa, sehingga jika masih mengacu pada kasus yang terjadi, dirinya menilai itu jelas-jelas pemerintah sudah tidak tegas.

“Ini persoalan nyawa. Jadi, tidak bisa diulur-ulur. Jika pemerintah masih butuh tahapan, kami iya saja. Kami tidak akan pernah lupa dengan kasus ini,” tegasnya.

Langkah selanjutnya, DKR akan melakukan aksi besar-besaran bersama organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, serta lembaga masyarakat di Sampang. Sebab, dengan kasus ini banyak masyarakat yang resah.

Hal itu dilakukan guna meminta kebijakan kepada Dinkes, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang dan Bupati Sampang selaku pemangku kebijakan.

“Langkah terakhir, kami akan aksi. Sebab, kasus ini tidak bisa disepelekan. Ini berkaitan dengan nyawa,” pungkasnya. (mal/nam)

Komentar

News Feed