Dinkes Sumenep Lamban Urus BOK, Dewan Berang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) LELET: Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep terkesan lambat mengurus pencairan bantuan operasional kesehatan (BOK)

KABARMADURA.ID, Sumenep – Realisasi bantuan operasional kesehatan (BOK) hingga saat ini masih ngambang. Padahal, sudah memasuki akhir tahun 2020. Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep terkesan tidak bertanggung jawab dan tidak becus mengurus BOK. Hal tersebut diungkapkan, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Rozah Ardhi Kautsar, Minggu (15/11/2020).

Seharusnya, instansi tersebut meningkatkan pelayanan yang prima terhadap puskesmas serta masyarakat. Sebab, selama ini banyak kebutuhan masyarakat termasuk bantuan yang berkenaan dengan kesehatan belum optimal. Seperti, BOK yang belum terealisasi. Setidaknya, puskesmas di daerah diberikan pemahaman tidak serta merta disalahkan.

“Agar bisa segera direalisasikan. Bukan, cenderung menyalahkan puskesmas. Tetapi, bagaimana Dinkes ikut membantu,” ucapnya.

Menurutnya, setidaknya hingga mendekati akhir tahun, dana tersebut bisa terealisasi. Sehingga, tidak ada kesulitan dalam memfasilitasi mengenai keperluan alat kesehatan (alkes). “Intinya Dinkes tidak harus selalu beralasan karena terhambat administrasi dan lainnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Sumber daya Kesehatan, Dinkes Sumenep, Moh. Nur Insan mengatakan, hingga saat ini masih belum ada perbaikan dari puskesmas. Sehingga, BOK tertunda dalam hal pencairannya. “Jika sudah lengkap persyaratan. Maka, baru bisa segera dicairkan,” responya.

Menurutnya, masih banyak puskesmas belum melakukan pembuatan kerangka acuan kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR), yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan BOK. Diketahui, tujuan BOK untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Tentunya melalui kegiatan promotif dan preventif, untuk mewujudkan pencapaian target SPM di bidang kesehatan, khususnya di tingkat puskesmas,” jelasnya.

Dijelaskan, secara keseluruhan dana BOK mencapai Rp10 miliar, untuk dicairkan pada puskesmas di daerah. Dana BOK bersumber dari anggaran pendapatan asli nasional (APBN) atau dana alokasi khusus (DAK).

Untuk pencairannya, dana BOK itu langsung masuk ke rekening puskesmas, karena BOK merupakan dana dari pemerintah pusat, bukan melalui dinas. Tetapi, pengawasan dana yang terus menjadi pembahasan.

“Dinkes tidak mempunyai kewenangan untuk pencairan. Hanya mengurus laporan dari puskesmas, bila sudah dipenuhi persyaratan, maka akan segera cair. Semua puskesmas diharapkan segera mengajukan kebutuhan- kebutuhan. Dengan begitu dana BOK akan cepat terealisasi,” paparnya. (imd/ito)

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *