oleh

Dinkes Tidak Bisa Wakili Masyarakat yang Dirugikan, RS Swasta Dibebaskan

Kabarmadura.id/SAMPANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tidak mempunyai kewenangan untuk menindak rumah sakit (RS) swasta yang membebankan biaya pengadaan alat perlindungan diri (APD) tenaga medis terhadap pasien.Manajemen khusus yang dimiliki rumah sakit swasta jadi alasan bahwa pemerintah tidak memiliki tanggung jawab. Selain itu, tidak adanya regulasi yang mengatur larangan rumah sakit swasta yang membebani sarana prasarana terhadap pasien, seperti yang terjadi padi RS. Nindhita Sampang sebelumnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sampang, Asrul Sani mengatakan, RS swasta mempunyai peraturan tesendiri, tidak diatur oleh pemerintah. Selain itu, masuk dalam asosiasi atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi). Sehingga pemerintah tidak berwenang mengambil tindakan.

Pemerintah mempunyai kewenangan mengintervensi, hanya jika RS tersebut bekerja sama dengan BPJS, namun hanya berkaitan dengan tarif penanganan yang berkaitan dengan klaim BPJS.

“Rumah sakit swasta punya aturan tersendiri, jadi tidak bisa diberikan tindakan, hanya saja disesuaikan agar tidak dikeluhkan pasien,” ungkapnya, Selasa (25/8/2020).

Menurutnya, komponen pembiyaan itu cukup beragam, mulai dari akumodasi, obat, penggunaan alat, semuanya diatur sendiri oleh RS swasta itu. Sedangkan aturan itu ada di asosiasi rumah sakit swasta, bukan di pemerintah.

Bahkan Asrul menyebit, rumah sakit milik pemerintah juga bisa menarik biaya dari komponen tersebut, namun tidak disampaikan ke pasien.

“Biaya komponen pembiyaan itu semuanya ada, hanya rinciannya itu tidak disampaikan ke pasien,” imbuhnya.

Pihaknya menyarankan terhadap pasien atau masyarakat untuk selektif dalam memilih rumah sakit, agar tahu komponen pembiayaannya secara tranparan, sehingga jika dipandang terlalu mahal, pasien bisa komplain.

Mengenai biaya perawatan di RS milik pemerintah yang lebih murah, pihaknya mengaku karena ada subsidi, termasuk subsidi pegawai, selain itu sarana dan prasarananya disediakan pemerintah.

“Untuk RS swasta gedungnya bagun sendiri, termasuk honor pegawainya, jadi ketika ingin mendapatkan pelayanan di RS swasta, harus selektif,” tuturnya.

Asrul juga mengaku tidak tahu mengerti tentang harga APD berupa baju hazmat, sehingga biaya yang dibebankan ke pasien mencapai Rp1,5 juta, sebab harga baju hazmat juga beragam.

“Kalau yang lebih murah ke rumah sakit pemerintah, pasien tinggal pilih saja. Selama tidak ada regulasi, pemerintah tidak berwenang menindak rumah sakit swasta. Selain itu rumah sakit swasta ini tidak pernah dibantu pemerintah,” kata Asrul.

Adanya penarikan biaya APD terhadap pasien itu mendapat kritik dari Ketua Jaringan Kawal Jawa timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang Sidik.

Menurutnya, penarikan biaya tersebut sangat tidak manusiawi, sebab selain pasien itu dibebani biaya perawata, masih ditambah harus membayar APD yang dipakai petugas.

Terhadap kasus ini, pemerintah mewakili masyarakat yang dirugikan, diharapkan mengambil tindakan, jika perlu mencabut izin rumah sakit itu.

“Ini sudah sangat merugikan masyarakat, sebab masyarakat dibebani dua kali, dan ini perlu tindakan dari pemerintah,” singkatnya. (mal/waw)

Komentar

News Feed