Dinsos Bangkalan Persoalkan KPM BLT BBM Jika Pakai Data BST


Dinsos Bangkalan Persoalkan KPM BLT BBM Jika Pakai Data BST
(KM/HELMI YAHYA) PENUH: Proses penyaluran BLT BBM dan BST di Kantor Pos Kamal tumpah, masyarakat menerima bantuan dari pemerintah sebagai pengganti kenaikan BBM.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mulai dilakukan di Bangkalan pada Selasa (6/9/2022). Tetapi meski telah disalurkan, banyak masyarakat yang mempertanyakan penentuan penerima subsidi BBM yang disalurkan oleh Kementerian Sosial itu.

Sehingga Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan merasa bantuan untuk menguranginya beban masyarakat atas kenaikan BBM tersebut belum bisa tepat sasaran, apalagi data yang digunakan adalah data keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST).

Nur Sa’adah, salah satu warga Banyuajuh, Kecamatan Kamal mengaku telah mendengar bahwa BLT BBM telah disalurkan. Tetapi dirinya yang juga merasa warga kurang mampu, tidak menerima bantuan tersebut. 

“Soal BLT BBM ini, saya kemarin sudah meminta ke perangkat desa untuk bisa diusulkan karena saya juga merasa butuh, tapi katanya tidak bisa,” ucap Nur.

Perempuan berusia 42 tahun itu merasa penyaluran bantuan tersebut tidak adil jika data yang digunakan tidak sama. Sebab, dulu dirinya juga menjadi KPM BPNT, kemudian karena beralasan pemerataan dan gantian, akhirnya dia diganti oleh warga lain yang disetujui perangkat desa. 

“Dulu katanya gantian, sekarang saat dapat bantuan dobel seperti ini, saya malah tidak bisa dapat, padahal saya tidak mampu,” pintanya.

Kepala Dinsos Bangkalan Wibagyo Suharta melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Didik Yanuardi menyampaikan, BLT BBM tersebut memang sudah mulai disalurkan kepada KPM yang sama dengan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bangkalan. Sehingga jika tidak tercatat sebagai penerima BPNT, maka tidak bisa mendapatkan BLT BBM. 

“Memang sudah mulai disalurkan sejak minggu lalu, dan sebagian sudah menerima,” katanya.

Pihaknya di Dinsos Bangkalan hanya sebagai perantara informasi. Sebab, data untuk mengajukan atau KPM, sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Kemudian disalurkan setelah mengirimkan surat perintah penyaluran terhadap PT. Pos Indonesia. 

“Kami ini hanya tahu informasi saja, yang menentukan penerima, dan menunjuk pihak penyalur langsung dari Kementerian Sosial,” ulas dia.

Dinsos Bangkalan, kata Didik,  bahkan tidak mengetahui pasti jumlah KPM yang menerima BLT BBM tersebut, tetapi tahu bahwa KPM-nya sama dengan KPM BPNT. Sehingga tidak ada KPM baru yang bisa diusulkan. Jadi, saat ini yang sudah menerima BPNT, juga menerima BLT BBM.

Sedangkan, imbuhnya, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan bantuan tersebut karena mereka merasakan membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Sehingga Didik juga menilai, bahwa kebutuhan BLT BBM lebih luas, sehingga sepertinya kurang tepat jika disatukan dengan BPNT. 

“Banyak yang tanya pada saya soal ini, dan saya juga merasa jika seharusnya BLT BBM ini penerimanya lebih banyak, karena yang terdampak jiga bertambah,” terangnya.

Sedangkan menurut Kepala Kantor Pos Cabang Bangkalan Mudjibur Rahman, pihaknya memang ditunjuk sebagai penyalur BPNT pada September dan BLT BBM peeiode September dan Oktober. Sehingga setiap KPM total menerima Rp500 ribu saat melakukan pencairan. 

“Jadi setiap KPM nanti menerima Rp500 ribu, Rp300 ribu untuk BLT BBM bulan September-Oktober, dan Rp200 ribu untuk Bantuan Sembako Tunai,” tuturnya.

Mudjib juga menyebut bahwa jumlah KPM yang menerima pada pencairan September mencapai 83.195 KPM. Sedangkan untuk penyalurannya dilakukan sejak 6 hingga 17 September mendatang. KPM hanya diminta membawa kartu tanda penduduk (KTP) atau bisa diwakili oleh keluarga yang masih satu kartu keluarga (KK).

“Soal yang lain kami tidak tahu apakah jumlah KPM berkurang atau bertambah, karena saya hanya menjalankan perintah penyaluran, bisa di kantor pos atau bisa dikoordinasikan di balai desa,” ucap dia

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Wawan A. Husna