Dinsos Kabupaten Sampang Sebut Peningkatan Jumlah Data KPM BPNT Yang Dihapus Kemensos Meningkat Per 10 Januari

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) UPDATE-Sebanyak 47 ribu data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang terhapus secara otomatis jika tidak diperbaharui.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Penghapusan secara otomatis data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai (BPNT) kian mengalami peningkatan cukup signifikan. Sebelumnya, di tahun 2021 terdapat 9 ribu data yang sudah terhapus secara otomatis oleh Kementerian Sosial (Kemensos), lantaran tidak diperbaharui ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang.

Saat ini, jumlah data penerima bantuan tersebut yang sudah terhapus mencapai 47 ribu. Data itu diketahui per 10 Januari kemarin. Pasalnya, data kependudukan KPM tidak sama dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan tidak melakukan pencairan secara terus menerus. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penanganan Sosial, Dinsos Kabupaten Sampang, M. Nashrun, Rabu (13/01/2021).

Bacaan Lainnya

“Penghapusan tersebut diketahui, setelah pemerintah pusat memberikan informasi pada 10 januari saat proses pengisian ATM BPNT. Jadi dari kurang lebih dari 100 KPM itu, hanya bisa diproses 79 ribu, lainnya tidak bisa karena datanya tidak valid,” ungkapnya.

Dia mengaku, adanya penghapusan data sudah diinformasikan kepada masing-masing desa. Salah satu tujuannya, agar ikut andil dalam pendataan ke Dispendukcapil. Sehingga KPM tersebut, kembali menjadi penerima bantuan. Jika tidak diperbarui, KPM t tidak akan kembali menjadi penerima bantuan.

Atas kondisi itu, pihaknya berharap pemerintah desa (pemdes) maupun kecamatan ikut andil membantu mengupdate data kependudukan masyarakat. Sehingga, masyarakat yang memang tidak mampu bisa merasakan kembali bantuan dari pemerintah pusat. Pembaharuan data juga bisa dilakukan oleh masyarakat dengan menyetor data ke operator desa.

“Agar dientri ke aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation (SIKS-NG). Data kependudukan ini harus di update per lima tahun, sedangkan di Sampang banyak masyarakat yang tidak tahu,” paparnya.  (mal/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *