oleh

Dinsos Sampang Berdalih Pungutan Bantuan RTLH untuk SPJ

Kabarmadura.id/Sampang-Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, mendapati program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 185 unit dari Kementrian Sosial (Kemensos).

Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin dan Penanganan Sosial Dinsos Sampang M. Nashrun mengatakan, ada dua unit rumah dari 185 unit bantuan RTLH di dua kecamatan yang belum terlaksana. Adapun dua unit rumah itu berada di Desa Tolang, Kecamatan Banyuates.

“Penerima manfaat menginginkan pembangunan rumah yang lebih bagus, sehingga menunggu dana tambahan dari keluarganya, dan sudah membuat pernyataan,” ungkapnya, Selasa (7/7/2020).

Sementara itu, menyikapi tudingan adanya pemotongan anggaran bantuan RTLH, pihaknya menegaskan hal itu tidak benar. Hanya saja, dia mengakui, jika pendamping lapangan program RTLH itu mengambil sejumlah uang untuk kebutuhan pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) yang tidak masuk dalam penganggaran.

Dirinya mengungkapkan, jumlah pendamping RTLH di dua kecamatan berjumlah sembilan orang. Setiap pendamping mengambil “jatah” untuk kebutuhan SPJ sebesar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu.

“Pendamping mengambil uang itu untuk pembuatan SPJ, stempel, foto copy dan transportasi untuk pengiriman ke pusat. Adapun untuk SPJ sendiri harus rangkap 4, diberikan ke Dinsos, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kemensos dan Penerima,” imbuhnya.

Ditambahkannya, berdasarkan pemantauan yang dilakukan olehnya, semua bangunan RTLH sudah trealisasi, cuma dalam perealisasinnya tidak seratus persen. Karena, dalam mengangkut barang dan kebutuhan lainnya tidak gratis.

“Anggaran program RTLH per unit sebesar Rp15 juta,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fatoni mengatakan, terkait adanya pengambilan anggaran RTLH tetap dikatakan pemungutan liar, dan itu tetap tidak dibenarkan dengan aturan apapun.

Bahkan, jika itu memang sangat dibutuhkan dengan catatan terbuka harus ada persetujuan dengan penerima.

“Secara aturan jelas tidak boleh, apalagi tidak ada kesepakatan dengan penerima,” tanggapnya.

Salain itu dia menilai, adanya pungutan dengan alih-alih untuk pembuatan SPJ dan kebutuhan lainya merupakan praktik lama untuk mengambil keuntungan dalam program tersebut.

“Khawatir iming-iming SPJ dan lain sebagainya itu akal-akalan untuk memberikan laporan agar bisa dapat uang, apalagi kebutuhan administrasinya tidak terbuka,” pungkasnya. (mal/pin)

 

Komentar

News Feed