Dinsos Sampang Janjikan Penyelidikan Sengkarut Realisasi BPNT

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) SEMOGA DITEPATI: Dinsos Sampang akan selidiki dugaan kejanggalan realisasi BPNT di sejumlah desa.

KABARMADURA.ID | SAMPANG-Dugaan penyimpangan realisasi bantuan pangan non tunai (BPNT) akan berbuntut panjang. Dinas Sosial (Dinsos) dan PPA Sampang  berjanji akan menyelidiki adanya penyimpangan di sejumlah desa.

Sebelumnya, LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur menemukan sejumlah kejanggalan pada penyaluran BPNT. Di antaranya, adanya dugaan pengkondisian Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), sehingga buku rekening dipegang oknum aparat desa.

Bacaan Lainnya

Selain itu, adanya nominal bantuan yang tidak genap Rp200 ribu. Setelah dikalkulasi, sembako yang diterima tidak mencapai ketentuan harga. Sebab, keluarga penerima manfaat (KPM) rata-rata mendapatkan beras 10 kilogram dan telur satu sampai dua kilogram.

KPM juga tidak bisa menentukan komoditi yang dibeli. Mereka hanya diberi beras dan telur. Padahal penerima bantuan berhak memilih jenis sembako yang dibutuhkan.

Kepala Dinsos dan PPA Sampang Mohammad Fadeli mengatakan, pihaknya akan menyelidiki penyaluran BPNT yang melanggar juknis. Jika diketahui, akan memberi teguran dan diminta mengembalikan sesuai pengurangan. Namun dia tidak menjelaskan pihak mana yang akan ditegur.

“Kami akan selidiki terlebih dahulu. Apakah memang benar ada pelanggaran. Untuk sementara, saya tidak bisa berkomentar banyak, ” ucap Fadeli.

Namun, untuk tindak lanjut awal, pihaknya akan mengerahkan pendamping desa untuk memeriksa pelanggaran yang terjadi. Sehingga akan diketahui realisasi BPNT di lapangan.

Mengenai dugaan pengkondisian KKS, pihaknya memberi bantahan. Alasannya, hal itu melanggar juknis. Sementara dalam ketentuannya, rekening dan kartu harus dipegang oleh penerima.

“Kalau memang ada yang mengkoordinir berarti melanggar. Sebab dalam aturan jelas tidak boleh diwakili, ” tegasnya tanpa menjelaskan tindak lanjutnya.

Selain itu, dia juga memastikan bahwa dalam aturan, penerima bantuan berhak memilih komoditi, sembako yang diberikan disesuaikan dengan keinginan penerima. Bukan disesuaikan dengan aparat desa.

Namun menurutnya, komoditi yang disesuaikan dengan aturan. Sebab ada ketentuan sembako yang bisa diambil. Namun tidak dibenarkan jika hanya beras dan telur.

“Kami juga akan melakukan pengecekan terhadap e-warung.  Termasuk penyediaan sembako, ” katanya.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *