oleh

Dinsos Sumenep Akui Bantuan UEP Stagnan

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Program bantuan usaha ekonomi produktif minim (UEP), mengalami stagnasi dari tahun ketahun. Terbukti, setiap kelompok hanya mendapatkan Rp1 Juta. Program tersebut, untuk membantu peningkatan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan.
Kepala Bidang (Kabid )Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, Moh. Zaini mengakui, dari tahun ketahun program EUP stagnan. Sebab, hanya mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp31 juta.
“Minimnya anggaran menjadi penyebab faktor utama stagnan nya realisasi yang memperoleh bantuan,” dalihnya, Minggu (15/11/2020).
Dijelaskan, program UEP dikhususkan pada kelompok usaha yang mengajukan ke Dinsos. Kemudian, di filter dengan dilakukan sosialisasi atau pengecekan lokasi. Menurutnya, tidak semua kelompok usaha mendapatkan bantuan.
Tergantung dari pengajuan serta kelayakannya. Sehingga, semuanya harus melalui verifikasi. “tahun ini sebanyak 40 kelompok usaha yang mengajukan pada Dinsos. Tetapi, yang diterima hanya 31 kelompok. Sebab, itu disesuaikan dengan kelayakan,” ucapnya.
Dia menjelaskan, bentuk usaha yang dimaksud, seperti bengkel, rujak, kue, kripik dan usaha kerupuk serta lainnya. Anggaran tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Diketahui, kecamatan yang sudah terdata pada tahun ini, hanya Kecamatan Ganding, Kalianget, Manding, Gapura dan Kecamatan Pragaan. “Bantuan di pemkab itu, nantinya diberikan untuk kebutuhan usaha. Misalnya, alat atau bahan kelengkapan usaha lainnya,” jelasnya.
Program itu mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin yang wajib diprogramkan dalam setiap tahunnya.
Pihaknya berjanji akan terus berusaha, untuk mematangkan program yang bersifat Nasional itu. Sehingga masyarakat miskin benar- benar merasakan manisnya program pemerintah. Harapannya, semua masyarakat yang mempunyai usaha memperoleh bantuan demi peningkatan ekonomi. “Saat ini sudah terealisasi semua,” katanya singkat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Rozah Ardhi Kautsar mengusulkan adanya penambahan di tahun 2021. Minimal, Rp1,5 juta bahkan Rp2 juta setiap kelompok. Sebab, pada tahun 2020 ini terdampak Covid-19. Sehingga, pada tahun 2021 dampak tersebut meminimalisir angka kemiskinan di Sumenep. “Setidaknya memang ada penambahan,” singkatnya. (imd/ito)

Komentar

News Feed