oleh

Dinsos Sumenep Berdalih Sesuai Regulasi untuk Memaksimalkan Layanan Masyarakat

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Hingga saat ini, belum ada fasilitas untuk menampung masyarakat yang mempunyai kelainan mental maupun lanjut usia (lansia). Bahkan, rumah perlindungan sosial (RPS) yang berfungsi sebagai penampungan gelandangan tidak berfungsi optimal. Hal tersebut, diungkapkan, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Moh Iksan, Kamis (19/11/2020).

Menurutnya, secara regulasi, tidak bisa atau tidak berwenang menyediakan tempat semacam rumah sakit jiwa. Sebab, hal itu sudah ranahnya pemerintah Jawa Timur (Jatim). “Penampungan sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, gelandangan, orang terlantar, ODGJ, dan lainnya belum ada di kami,” katanya.

Menurutnya, secara formal menyediakan fasilitas tersebut, maka secara tidak langsung abai terhadap regulasi yang ada, dan hal itu bisa berdampak pada kualitas kinerja. Pihaknya, bekerja atas dasar perundang-undangan. Bahkan, jika terpaksa ada masyarakat yang menitipkan keluarga yang kebetulan terganggu penyakit jiwa, maka akan difasilitasi untuk dikirim ke daerah luar Sumenep.

“Jika sementara waktu sambil menunggu proses administrasinya, yang bersangkutan dititipkan di RPS, maka harus ada perjanjian, pemerintah tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tupoksi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, wewenang Pemprov,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna menyampaikan, persoalan kemanusiaan, harus dicarikan solusinya, terlebih pelayanan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk pendampingan secara intensif harus ditampilkan oleh pemerintah.

“Jangan sampai kejadian kayak kemarin itu terulang, ada yang gantung diri di RPS, makanya menjadi penting untuk otoritas daerah dalam melindungi,” responnya singkat. (ara/ito)

Komentar

News Feed