oleh

Dinsos Sumenep Masih Setengah-Setengah Tangani Masalah Pengemis

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Pengemis belum menjadi sasaran bantuan tunai sebesar Rp250 ribu per bulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Penanganan terhadap salah satu dari komponen masalah sosial di Sumenep itu belum diseriusi, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) masih kewalahan dengan ketersediaan anggarannya.

Pemkab Sumenep membagi dalam tiga komponen yang diperhatikan keterpenuhan kebutuhan hidupnya, yakni penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia) dan pengemis. Lantaran masalah pengemis belum ditangani serius, sehingga keberadaan mereka masih sering dijumpai.

Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinsos Sumenep Fajarisman mengakui bahwa perhatian terhadap para komponen penyandang keterbatasan sosial itu masih setengah-setengah, karena keterbatasan anggaran.

“Kalau kami kan memberikan perhatian ke mereka, tapi masih tidak merata, hanya sebagian saja, sebab keterbatasan dana kami,”ujar Fajar.

Keterbatasan anggaran itu membuatnya harus memikirkan skala priorotas. Sehingga diawali pada masyarakat yang benar-benar tidak mempunya kemampuan, yakni lansia maupun penyandang disabilitas.

Tahun 2021 ini, untuk penyandang disabilitas hanya ditargetkan sekitar 33 orang dari sekitar 1.547 jiwa yang terdata.Kemudian ada sekitar 100 lansia dari 12 ribu lansia di Sumenep.

Pihaknya juga tidak bisa menambah jatah, hanya disesuiakan dengan kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Untuk sementara, penanganan terhadap pengemis disesuaikan dengan kegiatan razia. Bahkan setiap bulan selalu mendapati keberadaan mereka, kemudian dibawa ke rumah penampungan yang dimiliki Dinsos Sumenep. Setelah itu, mereka akan diberi pembinaan. Namun anggaran sosialisasi atau pembinaan hanya disediakan Rp15 juta setiap tahunnya.

“Itu pun turun ke OPD kolektif, tidak hanya ke kami saja. Kecil memang, makanya pengemis itu masih terus kita jumpai dan dibawa ke rumah rehabilitasi,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan itu, Sekretaris Komisi lV DPRD Sumenep Siti Hosna meminta agar pemerintah segera menyikapi secara serius, level nomor 2 peringkat kemiskinan se Jawa Timur (Jatim).

“Ayo koordinasikan, cari bersama-sama akar masalah dan solusinya,” paparnya. (ara/waw)

Komentar

News Feed