oleh

Dinsos Sumenep Minta Data Valid Temuan Mahasiswa

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Dinilai kinerja buruk, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Kamis (25/3/2021).

Sedikitnya ada 4 tuntutan yang diminta GPMS. di antaranya, Dinsos Sumenep diminta aktif mengontrol proses pencairan atau penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Dinsos diminta tegas memberikan sanksi terhadap agen e-Warung nakal, verifikasi ulang kriteria agen sesuai pedoman, dan memastikan dan mencoret penerima keluarga manfaat (KPM) yang tidak sudah tidak layak.

Selain itu, mahasiswa mendesak Kepala Dinsos Sumenep Moh. Iksan mudur dari jabatannya. Menurut mereka kinerjanya tidak profesional, utamanya dalam merealisasikan program bantuan sosial (Bansos) BPNT.

“Tentunya dengan hormat kami minta Kadinsos mundur dari jabatannya, karena sudah tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya, pelaksanaan program BPNT amburadul,” teriak Faisal Akbar selaku korlap aksi dalam orasinya. Kamis (25/3/2021).

Menurut Faisal, berdasarkan investigasi yang dilakukan pihaknya, banyak program BPNT yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya, keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima beras tidak layak konsumsi. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Ganding, Guluk-guluk, Pasongsongan, Bluto, Lenteng dan Dasuk.

Juga banyak KPM, misalnya penerima program keluarga harapan (PKH) ada yang terdiri dari perangkat desa, juga sudah ada yang kondisi perekonomiannya yang sudah mapan, dan tidak layak dibantu.

“Kami minta Dinsos menindaklanjuti temuan kami ini. Karena kami tidak ingin program BPNT sama nasibnya dengan program beras miskin (raskin) atau Bulog,” imbuh Faisal.

Selain itu, kata Faisal pihaknya juga menemukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sejatinya dipegang oleh penerima bansos, tapi ternyata dipegang langsung oleh agen atau e-Warung.

“Sesuai aturan, KKS itu harus dipegang oleh penerima bansos. Tapi di Sumenep, tidak demikian. Malah justru dipegang oleh agen. Dinsos dinilai lemah dalam melakukan kontrol terhadap realisasi program BPNT” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Dinsos Sumenep, Moh. Iksan mengakui terkait amburadulnya data KPM, sebab data yang digunakan tahun ini masih data lama.

Iksan juga meminta kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum, untuk melaporkan secara detail temuan-temuan yang janggal ke pihaknya. Terutama penyaluran program BPNT tidak sesuai aturan.

“Itu data dari Kementerian, dan data itu tahun 2015, tapi jika ada praktik curang laporkan saja ke kami,” jelas Iksan. (ara/mam)

Komentar

News Feed