oleh

Dinsos Tepis Alasan Dinkes Bangkalan Soal Pemangkasan 90 Ribu PBID

Kabarmadura.id/Bangkalan-Kesimpulan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan yang menyatakan bahwa data Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) masih belum valid, mendapatkan respon dari Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan.

Pernyataan itu terlontar dari Plt Kepala Dinkes Bangkalan, Sudibyo, terkait rencana memangkas jumlah PBID lantaran membebani anggaran Pemkab Bangkalan setelah ada kebijakan kenaikan iuran.

Sebelumnya pemkab cukup menyediakan anggaran Rp44 miliar untuk PBID BPJS kesehatan sebanyak 155.038 jiwa, namun pada tahun 2020 menjadi Rp82 miliar. Sehingga direncanakan ada penghapusan 90 ribu PBID.

Kepala Dinsos Bangkalan Setidjabudhi mengatakan, bahwa data PBIP tahun 2019 merupakan data valid dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurutnya, Kemensos menurunkan data tersebut merupakan hasil survei dari tahun 2015. Untuk melakukan survei kembali, dia menerangkan, ada dua tahapan yang harus dilalui. Di mana harus ada sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kemensos.

“Jadi begini, untuk data kemiskinan termasuk PBID ini saat ini memang ada perbaikan. Kementerian mengatakan ada data sebanyak 30 persen belum selesai atau masih dilakukan penyesuaian,” katanya, Rabu (15/1).

Sedangkan untuk 70 persen lainnya, ujar lelaki yang juga merangkap Pj sekda Bangkalan ini, bahwa data tersebut sudah benar dan baik. Data tersebut, untuk memvalidkannya diperlukan pencocokan NIK, KK dan kondisi di lapangan.

Dari situ, ada dampak untuk daerah, di mana dari 11 ribu warga miskin akan menyusut hingga 90 ribu.

Budi juga membantah adanya data fiktif untuk penerima PBID. Menurutnya, hanya ada perbaikan data dari pusat. Karena data kemiskinan yang lama, ada penerima yang sudah meninggal, berpindah tempat maupun warga miskin baru.

“Semua data dari pusat, kalau data dari daerah tidak mungkin data fiktif. Karena orangnya datang langsung ke Dinkes. Saya sakit pak, saya sudah sembuh pak dan itu didata. Jadi tidak benar ada data fiktif,” jelasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Sudibyo menyampaikan, pada tahun 2020 ini, akan ada pengurangan PBID sebanyak 90 ribu jiwa. Dalihnya, pengurangan itu berkaitan dengan validasi data, mensinkronkan data agar lebih maksimal.

“Selama ini data kami kan belum sinkron dan sampai saat ini masih terus diverifikasi dan validasi. Kemampuan anggaran ada, tenang, kita kan ada negara,” katanya.

“Karena bisa jadi, sebagian penerima yang dicover PBID juga dicover PBIN (Penerima Bantuan Iuran Nasional). Jadi yang sudah dicover PBIN akan kami hapus,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan memperingatkan seluruh kepala desa di Bangkalan untuk tidak memalsukan data penduduk miskin, khususnya data penerima PBID. Sebab jika hal tersebut terbukti akan dapat dipidanakan atas kasus pemalsuan dokumen.

“Kades harus mengerti peraturan tersebut, dalam memberikan surat keterangan miskin terhadap warganya, karena jika sampai salah memberikan tanda tangan, bisa terkena penjara 2 tahun,” ujarnya.

Menurut pria asal Kecamatan Galis itu, konsekuensi dari tidak menyajikan data secara benar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin akan dipidana 2 tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta).

Sehingga, setiap kades harus hati-hati dan teliti dalam merekomendasikan surat keterangan miskin bagi warganya yang mengajukan biaya kesehatan masyarakat miskin (beakesmaskin) untuk berobat.

“Nanti saya akan mencoba melakukan koordinasi dan meminta persetujuan ketua DPRD untuk sosialisasi dan mengumpulkan 281 kades. Jika perlu menembus bupati, agar kades tidak mempermudah mengeluarkan tanda tangan surat pernyataan itu,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed