KABARMADURA.ID | SUMENEP-Gejolak pro dan kontra rencana pembukaan tambak garam di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Sumenep, mulai mereda. Utamanya usai perintah pemanggilan Kepala Desa (Kades) Gersik Putih Muhab oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep sudah dilaksanakan.
Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf menjelaskan, pemanggilan tersebut menindaklanjuti instruksi tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengklarifikasi terkait polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Sementara, hasil pertemuan itu, pihaknya mengatakan bahwa kades Gersik Putih mengaku siap untuk menghentikan atau tidak melakukan aktivitas apapun, utamanya yang berhubungan dengan pembukaan tambak garam dan reklamasi laut dalam waktu dekat.
“Yang jelas, kepala desanya sanggup tidak melakukan aktifitas apapun yang berhubungan dengan lahan garam dimaksud,” kata mantan Sekretaris KPU Sumenep itu.
Tak hanya itu, Kades Mohab diharuskan untuk memberikan penjelasan resmi secara rinci di hadapan Tim Kabupaten Sumenep. Penjelasan itu terkait beberapa hal, di antaranya maksud, tujuan, serta pengelola pembuatan tambak garam dan reklamasi laut.
“Intinya kami ingin menindaklanjuti lebih jauh titik persoalannya,” paparnya.
Sementara itu, Kades Gersik Putih Muhab membenarkan sudah ada perintah untuk tidak melanjutkan aktivitas seputar penggarapan tambak garam sampai ada titik terang nantinya.
“Kami kemarin datang ke DPMD, kami diminta tidak melanjutkan, kami harus menghadap lagi ke sana,” paparnya.
Pantauan Kabar Madura di lokasi pada Rabu (24/5/2023), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep juga mengirim utusan dalam pemanggilan tersebut. Dalam hal ini diwakili Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Sumenep Ghufron Munif. Namun dia belum bisa banyak memberikan keterangan.
“Kami ke sini hanya meninjau lokasi, hasilnya kami sampaikan ke atasan, nanti bakal disampaikan lagi ke masyarakat,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gema Aksi) Marlaf Sucipto memberi waktu sepekan kepada BPN Sumenep untuk memberikan kepastian status lokasi tersebut.
“Kami kasih satu pekan saja, kalau masih salah kesimpulan yang jelas-jelas ini laut, maka dipastikan kami turun jalan lagi,” papar pria yang juga penasihat hukum warga yang menolak pembukaan tambak garam di Gersik Putih itu.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
