oleh

Dipinjam Bendahara Desa, 30 Bulan BPD Tanpa Gaji

Kabarmadura.id/Sampang-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menggumpulkan sejumlah aparat Desa Bancelok, Jrengik, Sampang, Senin (11/11/2019). Hal itu, dalam rangka menindaklanjuti indikasi penyimpangan BPNT dan realisasi ADD, terkait gaji BPD di desa itu yang tidak terbayarkan selama 30 bulan.

Sejumlah pihak yang dipanggil, antara lain kepala desa beserta beserta perangkat Desa Bancelok, ketua dan anggota BPD serta tenaga pendamping DD-ADD di desa setempat. Pemanggilan itu juga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan hasil audensi pada 8 November lalu.

Ketua Komisi I DPRD Sampang Nasafi mengatakan, pihaknya selaku wakil rakyat sudah menindaklanjuti laporan dari masyarakat Desa Bencelok.

Setelah semua pihak dikumpulkan dan saling mendengarkan penjelasan, maka pihaknya menyarankan kepada masyarakat atau pihak yang dirugikan untuk melapor ke penegak hukum. Alasannya, pihaknya sebagai legislator tidak memiliki kewenangan dalam hal itu.

“Secara administrasi memang tidak boleh dan salah, karena gaji BPD itu harus terbayarkan secara rutin, tetapi sekarang kami serahkan kepada masyarakat mau dilanjutkan proses hukum atau tidak, kami hanya sebatas memfasilitasi,” ungkap Nasafi kepada awak media, Senin (11/11/2019).

Nasafi menjelaskan, pihak bendahara desa sejatinya berupaya untuk membayar gaji BPD tersebut. Namun secara adminitrasi, adanya tunggakan honor BPD hingga 2,5 tahun ini, seharusnya tidak terjadi, karena dalam laporan pertanggungjawabannya sudah 100 persen, sehingga jelas realisasi harus sudah selesai.

Sedangkan terkait indikasi penyimpangan BPNT, dari hasil klarifikasi masyarakat, bahwa dalam satu tahun ini warga mengaku sudah menerima pencairan tahap pertama yakni berupa beras hanya 3 kilogram, tahap kedua sebanyak 5 kilogram. Pada waktu penyaluran bantuan itu, dikordinir oleh salah satu tokoh di desa itu, dengan alasan mayoritas masyarakat belum tahun dan mengerti.

“Kalau memang realisasinya belum 100 persen, maka perlu dipertanyakan, tetapi yang bisa menentukan bersalah dan tidak serta menyalahi aturan adalah penyidik dari APH, makanya untuk ke depannya, kami sarankan baik administrasi maupun teknis di lapangan dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat,” terangnya.

Sementara itu, Bendahara Desa Bencelok, Syaiful Rahman berkelit bahwa tidak terbayarnya gaji BPD selama puluhan bulan itu, lantaran awalnya sudah izin ke ketua BPD, bahwa uang gaji itu dipinjam dulu dan dibayar di kemudian hari.

Adapun rincian gaji BPD pada tahun 2017-2018 untuk ketua Rp600 ribu, wakil ketua Rp480 ribu dan anggota Rp420 ribu, sedangkan pada 2019 gaji ketua BPD naik menjadi Rp900 ribu, wakil ketua menjadi Rp640 ribu dan anggota Rp560 ribu. Gaji BPD itu bersumber dari ADD.

“Untuk pelaporan pembayaran gaji BPD ke DPMD setempat, sudah terbayarkan 100 persen. Kalau menurut saya tidak ada penyimpangan, hanya saja ada kesalahpahaman, karena sudah izin sebelumnya, kalau uang gaji mau dipakek dulu dan dibayarkan kalau uangnya sudah ada,” tandasnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed