Disbudpar Keluhkan Biaya Perawatan TRK, Usulkan Tiket Masuk Dinaikkan

  • Whatsapp
(KM/FA'IN NADOFATUL M.) SEPI: Terlihat hanya beberapa pengunjung yang datang di Taman Rekreasi Keluarga (TRK) Bangkalan.

Kabarmadura.id/Bangkalan– Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan mengeluhkan biaya perawatan Taman Rekreasi Keluarga (TRK) yang dianggap tidak sebanding dengan pendapatan dari tempat wisata satu-satunya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tersebut.

Kepala Disbudpar Bangkalan Muhammad Hasan Faisol mengatakan, biaya perawatan TRK sendiri bisa menghabiskan Rp180 ribu perhari hanya untuk pengisian air di kolam yang ada di TRK.

“Ini kan tidak balance, sementara tiket masuk TRK-nya hanya 1.500 rupiah, untuk naik wahananya 2.000 rupiah. Antara pemasukan dan pengeluaran ini tidak sebanding,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini menyampaikan, untuk tahun 2020 dirinya telah mengajukan anggaran sebesar Rp600 juta untuk pengembangan TRK. Hal tersebut dilakukan sebab selama ini pendapatan dari TRK tidak mencukupi untuk perawatannya.

“Anggaran pengelolaan yang kita ajukan untuk TRK sekitar Rp500 sampai Rp600 juta,” ujarnya.

Menurut mantan camat Kamal ini, pendapatan TRK sendiri sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, ia berharap ada perubahan harga tiket masuk TRK. Ia juga telah mengusulkan ada revisi peraturan daerah (Perda) mengenai hal tersebut. Usulan perubahan perda harga tiket masuk TRK dilakuan agar perawatan dan pendapatannya seimbang.

“Kalau mau harga tiket masuknya berubah, harus ada perubahan juga di perda-nya,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan mengatakan, revisi perda untuk kenaikan harga tiket masuk atau karcis boleh-boleh saja. Saat ini sendiri, usulan revisi perda tersebut sudah masuk di Prolegda, tinggal menunggu pembahasannya saja. Sedangkan berapa jumlah nominal kenaikannya dalam perda tersebut, ia belum bisa menetapkan hal tersebut.

“Belum, tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi,” pungkasnya. (ina/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *