Disdik Bangkalan Klaim Pungutan 3 Persen Sebatas Iuran Setiap Sekolah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) JANGGAL: Setelah diketahui, akhirnya dugaan pemotongan 3 persen biaya operasional pendidikan (BOP) di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dianggap sebagai sumbangan untuk kegiatan dalam setahun. 

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Dugaan pemotongan biaya operasional pendidikan untuk  lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), akhirnya mendapat respon aktif dari internal Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan. Bahkan, dipastikan tidak ada pemotongan sebesar 3 persen dari setiap BOP yang masuk ke lembaga. Hanya saja, persentase dari setiap sekolah sebatas iuran.

Sehingga diharapkan, semua kepala sekolah (kepsek) bisa memahami dan tidak menilai sumbangan tersebut merupakan pemotongan BOP PAUD. “Saya sudah klarifikasi dan itu hanya iuran, yang namanya organisasi itu kan butuh biaya operasional dan iuran itu untuk kepala taman kanak-kanak (TK) sendiri,” klaim, Kepala Disdik Bangkalan Bambang Budi Mustika, Kamis (5/8/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dalam setahun lembaga PAUD mempunyai program. Seperti, sosialisasi yang mendatangkan narasumber. Sedangkan biaya program itu, diambilkan dari iuran 3 persen BOP tersebut. “Tidak ada pemotongan, tapi kalau iuran memang ada dan manfaatnya bisa dirasakan sendiri buat mereka, bukan Disdik,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Disdik Bangkalan Sulistiawati. Dia mengaku, sudah mencairkan BOP untuk PAUD tahap I periode Januari-Juni sebesar Rp7.445.700.000. Dan tersebut, direalisasikan ke 743 lembaga PAUD. Sedangkan tahap II, yakni pada Juli Desember belum bisa memastikan nominalnya. Sebab, masih pengisian data pokok pendidikan (dapodik).

“Tahap II, biasanya bisa diketahui bulan September akan cair berapa. Karena, tergantung dari sekolah yang mengisi dapodik,” ucapnya.

Disinggung mengenai rincian setiap sekolah memperoleh BOP?. Perempuan yang kerap disapa Tia ini menuturkan, anggaran yang diterima bervariatif.  Setiap anak mendapatkan BOP Rp300 ribu. Jika di lembaga dapodiknya ada 10 anak, sekolah tinggal mengalikan. “Tidak tentu, kalau lembaga mengisi pasti dapat, yang tidak mengisi dapodik ya tidak dapat,” tuturnya.

Ditegaskan, untuk realisasi di setiap lembaga harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan. Serta,  surat edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLAH).

“Disitu sudah jelas peruntukannya dan belanjanya mulai 2021 wajib menggunakan SIPLAH. Penerima BOP tidak boleh membelanjakan sesuka hati, karena sudah ada aturannya,” tegasnya. (ina/ito)

Realisasi BOP PAUD Tahap I

  • 445.700.000
  • 743 PAUD sebagai penerima
  • Per anak dianggarkan Rp300 ribu
  • Besaran di setiap sekolah tergantung pengisian di dapodik

Alasan Dasar 3 Persen BOP Bukan Potongan

  • Dana akan digunakan untuk program PAUD dalam setahun
    • Sosialisasi menggunakan jasa narasumber
    • Biaya diambilkan dari iuran 3 persen tersebut

Dugaan Kejanggalan Pungutan 3 Persen BOP oleh Asosiasi Pegiat Anti Korupsi

  • Terindikasi penyalahgunaan wewenang
  • Pungutan tanpa kejelasan kegiatan di setiap sekolah
  • Disdik mengarahkan 65 persen pembelanjaan ke tingkat kecamatan melalui program SIPLAH

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *