Disdik Pamekasan Kaji Berikan JPS untuk Guru Nonkategori

  • Whatsapp
Dokumen

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Seiring dengan merebaknya wabah Covid-19, Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan  juga sedang mengkaji kemungkinan untuk memberikan bantuan berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk guru non-kategori di Pamekasan.

Rencana tersebut, diungkapkan Kepala Disdik Pamekasan, Akhmad Zaini, sudah memasuki tahap kajian data.

Bacaan Lainnya

“Kami sedang mengkaji kemungkinan untuk memberikan bantuan serupa JPS untuk para guru non-kategori di Pamekasan. Karena mereka juga mendapatkan dampak dari wabah Covid-19 dan meringankan beban mereka juga harus dipikirkan,” ungkap Zaini.

Berdasar penjelasan Zaini, terdapat sebanyak 8.440 guru non-kategori dari jenjang TK- SD dan SMP. Dari jumlah tersebut, masih dibagi dalam guru sertifikasi dan non-sertfikasi.

“Termasuk masih ada guru bidang studi. Nah, saat ini kami sedang dalami data-data tersebut untuk kemudian diajukan validitas datanya dan kemampuan keuangannya,” ulas Zaini.

Pengkajian yang dilakukan Disdik tersebut juga melibatkan sejumlah pihak,  di antaranya sekda dan Badan Keungan Daerah.

“Pemerintah akan berusaha memperjuangkan dan mengawal ini. Sementara ini, kesimpulan masih belum ada. Disdik sudah berusaha menghadirkan data dan validasi data dengan baik,” imbuh mantan kepala Bagian Kesra Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan.

Sebagai gambaran, ulas Zaini, guru di Pamekasan dapat dikategorikan sebagai berikut, guru PNS dan non-PNS, dari guru non-PNS tersebut terbagi dalam guru K-2 dan guru non-kategori.

Dari guru non-kategori sebagian ada guru sertifikasi, guru bidang studi dan guru non-kategori yang tidak mendapatkan sertifikasi dan tidak mendapatkan tunjungan sebagai guru bidang studi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Syafiuddin menyampaikan bahwa perhatian terhadap guru non-kategori di Pamekasan penting dilakukan oleh Pemkab Pamekasan menilik dari pengalamannya sebagai guru non kategori.

Diceritakannya, sebelum ditetapkan sebagai anggota DPRD Pamekasan, Syafiuddin, pernah menjadi guru non-kategori di salah satu sekolah swasta. Pendapatan dari honor sebagai guru sangatlah kecil, dan bahkan diakuinya kadang kurang untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan komposisi keluarga terdiri dari istri dan satu anak.

Lebih-lebih, ulas Syafiuddin, dalam masa wabah saat ini, beban pembiayaan pengajaran makin bertambah karena harus menggunakan akses internet namun pengganti biaya internet masih belum ada.

“Kami apresiasi jika itu bisa terealisasi. Karena guru non-kategori kadang luput dari perhatian pemerintah dengan anggapan sudah mapan dan memiliki pekerjaan tetap sebagai guru.  Padahal, dari sisi pendapatan kadang lebih kecil dari pekerja informal,” tukas Syafiuddin. (rul/bri/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *