Disdik Pamekasan Tolak Bertanggung Jawab atas Anak Putus Sekolah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) RAWAN: Sejumlah siswa SD sedang bermain dan membeli makanan di sekitar halaman sekolahnya.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN–Pencurian kotak amal masjid yang dilakukan oleh 11 orang tersangka beberapa waktu lalu, cukup memprihatinkan. Pasalnya, semua tersangka merupakan anak muda yang masih berusia produktif.Bahkan empat di antaranya masih di bawah umur.

Yang lebih memprihatinkan, sebagain besar tersangka merupakan anak putus sekolah. Bahkan satu di antaranya masih duduk di bangku kelas dua di salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Pamekasan.

Bacaan Lainnya

Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan selaku penanggung jawab di bidang pendidikan, diminta untuk mengevaluasi kondisi pendidikan di Pamekasan, atau setidaknya memastikan para siswa mendapatkan edukasi dan pengayoman agar tidak melakukan penyimpangan sosial.

Kritik tersebut sempat datang dari Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Kendati begitu, Kepala Disdik Pamekasan Akhmad Zaini menampik tanggung jawab tersebut.

Menurutnya, fenomena putus sekolah pada sejumlah anak muda di Pamekasan bukan karena ketidakhadiran pemerintah. Melainkan karena faktor internal keluarga, faktor pergaulan, dan juga faktor dari pribadi yang bersangkutan.

Sebab menurutnya, pihaknya tidak kurang memberikan ruang untuk masyarakat agar bisa memgenyam pendidikan setinggi-tingginya. Bahkan, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, sekolah sudah digratiskan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak sekolah.

“Pendidikan ini tanggung jawab semuanya. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

Secara dominan, imbuh Zaini, tergantung bagaimana didikan dan pengawasan dari pihak keluarga. Bukan dari bagaimana pola pendidikan di sekolah. Sebab anak lebih banyak menghabiskan waktunya di bersama keluarga dan di luar bersama teman-temannya.

Menurutnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk masuk agak jauh hingga ke urusan internal keluarga. Bahkan di bidang pendidikan pun kewenangannya pun terbatas hanya pada beberapa tingkatan lembaga pendidikan yaitu dari TK hingga SMP. Sebab untuk SMA adalah kewenangan pemerintah provinsi.

Karenanya, pihaknya hanya bisa mengintervensi kepada lembaga pendidikan, melalui kepala sekolah dan tenaga pengajar. Bahkan lembaga pendidikan pun tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi keluarga.

“Sekarang saja, siswa tidak berjilbab saja kita tidak boleh maksa kok,” pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Wardatus Sarifah berharap, pemerintah secara terus menerus mengampanyekan pentingnya wajib pendidikan 12 tahun. Bahkan sosialisasi tersebut perlu diampaikan secara door to door kepada seluruh kepala keluarga.

“Bagi yang sudah terlanjur putus sekolah, kami harap pemerintah bisa mengakomodasinya,” harapnya. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *