oleh

Disdik Sampang, Baru Empat Kecamatan Cairkan DAK

Kabarmadura.id/Sampang-Kendati sudah memasuki pertengahan triwulan II tahun anggaran berjalan, program rehab dan ruang kelas baru (RKB) belum terealisasi maksimal. Anggaran rehab sebesar Rp13,8 miliar untuk jenjang sekolah dasar (SD) yang bersumber dari dana aloksi khusus (DAK) hanya sebagian lembaga yang melakukan pencairan.

Berdasarkan catatan di Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang tahun ini program DAK SD ada sebanyak 92 paket dengan total pagu anggaran mencapai Rp13,8 miliar. Perincian Rp11 miliar untuk program fisik dan Rp2 miliar lebih untuk imformasi teknologi dan pengadaan buku.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kasi Sarpras SD Disdik Sampang Suraji. Kata dia, program DAK belum terealisasi semua, saat ini hanya sebagian lembaga penerima yang mencairkan termin pertama dan melaksanakan program itu. mayoritas penerima belum mengajukan pencairan, maka otomatis belum melaksanakan.

“Yang sudah mencairkan DAK untuk termin pertama baru di empat kecamatan, sedangkan lainnya masih belum, jadi kalau belum mencairkan otomatis belum melaksanakan,” ujar Suraji saat ditemui Kabar Madura di ruang kerjanya.

Dirinya menguraikan, penerima program DAK tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat melalui data pokok pendidikan  (Dapodik). Sedangkan untuk pengerjaan program DAK itu dilaksanakan secara swakelola oleh setiap lembaga penerima.

Untuk itu, Suraji berjanji akan memaksimalkan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi program DAK tersebut. Harapannya, agar program DAK itu dikerjakan sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Ditegaskannya, kejadian sekolah ambruk pasca pengerjaan pembangunan, seperti kasus di tahun-tahun sebelumnya, agar tidak terulang lagi.

“Meskipun mayoritas program DAK SD ini belum dikerjakan, kami tetap yakin bisa selesai sebelum tutup tahun anggaran, tidak sampai melampaui deadline,”sesumbarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sampang Zainuddin mengingatkan, semua sekolah penerima bantuan, baik program rehab/RKB dan lainnya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, juklak dan juknisnya.

Pihaknya tidak ingin, kejadian sekolah ambruk pasca pengerjaan terulang kembali. Untuk itu, sekolah penerima program rehab harus mengedepankan kualitas pengerjaan, mulai dari proses pemilihan material bangunan dan pekerja yang profesional yang ahli di bidangnya. Di sisi lain, program rehab itu harus diprioritaskan untuk lembaga yang sangat membutuhkan.

“Disdik dan pihak sekolah wajib bertanggung jawab terhadap program DAK ini, jangan hanya sekedar terlaksana, tapi kualitas bangunan harus diutamakan, sehingga usia bangunan dan manfaatnya lebih bertahan lama,”terang pria yang akrab disapa Zain itu, (sub/mam)

Komentar

News Feed