Disdik Sampang Biarkan SILPA BOS Ngendap di Sekolah

  • Whatsapp
(KM/DOKUMEN) TAK MAKSIMAL: Disdik Sampang menyebut SILPA BOS tidak harus dikembalikan ke Kasda.

Kabarmadura.id/Sampang-Sebagian sekolah dasar (SD) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, gagal menyerap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara maksimal. Indikasinya, masih ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang relatif tinggi. Meski demikian, sisa dana yang tidak terserap itu, tetap mengendap di rekening setiap sekolah.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Disdik Sampang Achmad Mawardi melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan SD Abdul Rahman mengatakan, sejumlah lembaga penerima BOS banyak yang tidak bisa menyerap maksimal.

Salah satunya anggaran pengadaan buku sebesar 20 persen dari total bantuan, hanya terserap 5 sampai 15 persen, karena sudah merasa cukup. Namun demikian, pihaknya  mengklaim, SILPA BOS tidak harus dikembalikan ke kas daerah (kasda), karena langsung bisa digunakan lagi pada tahun berikutnya.

“Untuk SILPA BOS ini ada juknisnya tersendiri, tidak harus dikembalikan ke Kasda, tetapi cukup dianggarkan lagi pada tahun berikutnya,” ucap Abdul Rahman, Rabu, (22/1/2020).

Dirinya menjelaskan, sekolah yang masih menyisakan SILPA BOS tersebut, diberi kebebasan untuk menganggarkan lagi. Pagu bantuan yang biasa diterima tidak ada pengurangan kendati menyisakan SILPA.

Dirinya mencontohkan, dalam satu tahun sekolah mendapatkan BOS Rp50 juta, sedangkan pada tahun sebelumnya menyisakan SILPA Rp10 juta, maka jumlah itu tinggal ditambahkan untuk dianggarkan kembali.

“Sebenarnya setiap tahun kami sudah mewanti-wanti agar perencanaan dimatangkan, sehingga tidak ada SILPA di akhir tahun, jika memang kebutuhan buku sudah cukup maka bisa dialihkan untuk pembelanjaan yang lain,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Saryono mengungkapkan, APBD tahun 2019 masih menyisakan SILPA mencapai Rp151 miliar.

Adapun penyebabnya, karena dana untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), JKN dan BOS tidak terserap 100 persen. Meski demikian, pihaknya berkelit adanya SILPA itu adalah efisiensi anggaran, karena anggaran yang tidak terserap itu, merupakan kegiatan non fisik.

“SILPA ini karena BOS, JKN dan BLUD tidak terserap semua, masih ada sisa dan bisa digunakan pada tahun anggaran berikutnya,” tukasnya. (sub/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *