oleh

Disdik Sampang Sebut Regrouping Akibat Pertumbuhan Sekolah Swasta Tidak Terkontrol

Kabarmadura.id/Sampang -Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) mencatat jumlah Sekolah Dasar (SD), baik berstatus negeri maupun swasta di Kabupaten Sampang, mencapai 600 lebih. Sayang, jumlah itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan anak usia sekolah yang mengakibatkan sejumlah sekolah mengalami kekerungan siswa.

Akibatnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang, berencana akan meregrouping atau menggabungkan belasan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang ada di wilayah setempat. Langkah itu terpaksa diambil, lantaran sejumlah sekolah tidak mampu memenuhi target minimal siswa pada setiap rombongan belajar (rombel).

Kepala Bidang (Kabid) Pembina SD Disdik Sampang Mawardi menyampaikan, langkah regrouping atau penggabungan belasan SDN akan dilakukan bagi sekolah yang tidak bisa memenuhi jumlah siswanya minimal 20 siswa perkelas.

“Jika SD tidak mencapai 20 siswa perkelas, maka SD itu terancam diregrouping,” ungkapnya, kemarin (4/11)

Lebih lanjut Mawardi menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah sekolah yang akan diregrouping. Namun demikian, pihaknya memastikan hanya akan melakukan regrouping antar SDN yang jaraknya dekat.

Sementara untuk SDN yang berjauhan dengan SDN lain, pihaknya terpaksa melakukan penutupan terhadap SDN tersebut. Namun hal itu masih menunggu aturan baru terkait SDm yang jaraknya berjauhan dengan SDN lain.

“SD yang jaraknya berjauhan tidak diregrouping, bisa saja langsung ditutup,” ujarnya.

Diungkapkan Mawardi, kekurangan siswa di sejumlah SDN lantaran pertumbuhan sekolah swasta yang tidak terkontrol. Selain itu, jumlah anak usia sekolah dinilai juga menjadi penyebab sejumlah SDN mengalami kemerosotan jumlah siswa tiap tahunnya.

“Morosotnya peserta didik SDN juga karena adanya sekolah swasta,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Kabupaten Sampang Imam Sanusi mengatakan, pihaknya berencana melakukan penutupan atau pemangkasan jumlah sekolah yang mengalami kekurangan siswa, langkah itu sesuai dengan  Peraturan Bupati (Perbub) yang disepakati pada awal tahun 2019.

Dimana, penutupan atau pemangkasan sekolah tersebut dapat direalisasikan pada lembaga atau sekolah yang memiliki murid di bawah 32 siswa dalam setiap rombongan belajar (rombel).

“Jumlah murid minimal per kelas 32 untuk SMP dan masing-masing tingkatan dua rombel,” ujarnya.

Diungkapkannya, alasan penerapan peraturan itu, keberadaan sejumlah lembaga pendidikan dinilai kurang efisien, lantaran jumlah sekolah negeri tidak sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada di Kabupaten Sampang, sehingga banyak sekolah yang mengalami kekurangan murid.

Namun demikian lanjut Imam Sanusi, rencana penutupan atau pemangkasan sekolah yang mengalami kekurangan murid itu, akan direalisasikan pada tahun 2020 mendatang. Rencana itu akan dilakukan secara bertahap pada sekolah yang tidak memenuhi target minimal siswa per rombel.

“Jumlah itu tidak wajar kalau dilihat dari jumlah sekolah dengan anak usia sekolah, masih lebih banyak lembaga sekolahnya,” pungkasnya. (km49/pin)

 

Komentar

News Feed