Disdik Sebut Tidak Perlu JPS untuk Guru, Honor dan Sertifikasi Dianggap Cukup

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) NIHIL:  Disdik menyebutkan, guru bukan prioritas untuk menerima bantuan jaring pengaman sosial terdampak Covid-1

Kabarmadura.id/SUMENEP-Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep menilai, jaring pengaman sosial (JPS) untuk guru masih belum diperlukan. Kepala Disdik Sumenep Carto mengatakan, sertifikasi dan honor untuk guru masih cukup.

“Jika guru masih mendingan. Lebih baik diberikan pada orang yang terdampak atau orang yang lebih miskin. Untuk guru itu belakangan lah,” katanya, Selasa (5/5/2020).

Bacaan Lainnya

Dia menjelaskan, tunjangan sertifikasi setara dengan gaji pokoknya guru sudah cukup. Apalagi guru PNS misalnya golongan 3A dengan gaji pokok sebesar Rp2.456.700.

“Jadi, untuk JPS khusus guru belakangan dulu,” ujarnya.

Dia menambahkan, meski tidak ada anggaran untuk guru, Disdik akan berusaha untuk mencarikan bantuan bagi guru yang terdampak Covid-19. Bantuan yang akan diberikan nantinya juga berupa sembako.

“Guru sangat penting untuk dihormati dan layak mendapatkan bantuan. Namun, karena ada yang lebih membutuhkan, mending dianggarkan pada yang lain dulu,” ujarnya.

Hal berbeda disampaikan Plt Kepala Seksi Pondok Pesantren Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep Muh. Rifa’i Hasyim. Menurutnya, guru ngaji layak mendapatkan bantuan terdampak Covid-19. Hanya saja, tidak semua guru ngaji mendapatkan bantuan. Dari 1.209 guru ngaji di Sumenep, hanya 25 orang yang akan mendapatkan bantuan senilai Rp150 ribu.

“Guru ngaji yang dimaksud adalah guru TPQ,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna menekankan agar kesejahteraan guru diperhatikan dengan baik.

“Dinas terkait harus memperlakukan guru sebagaimana mestinya, termasuk memperhatikan kesejahteraannya,” pungkasnya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *