Disdik Sumenep Ancam Lucuti Izin Sekolah Pemalsu Data

  • Whatsapp
(KM/Razin) MEMASTIKAN: Kepala Disdik Sumenep Carto bersama Wabup Sumenep Ahmad Fauzi disambut siswa saat memantau sejumlah sekolah.

Kabarmadura.id/Sumenep-Rendahnya mutu pendidikan di Sumenep, diakui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Carto, lantaran didominasi oleh semrawutnya keberadaan sekolah swasta.

Utamanya saat diverifikasi, banyak ditemukan sekolah menengah pertama (SMP) swasta yang kondisinya tidak selaras antara realitas dengan data pokok pendidikan (dapodik), bahkan perbedaannya sangat kontras.

“Yang paling gampang saja, data siswa di dapodik dari kelas VII dan VIIl SMP berjumlah cukup banyak, tetapi terkadang menjelang ujian nasional jumlahnya berubah menjadi sedikit, dimutasi jadi salah satu alasan klasik yang sering diutarakan,” ungkapnya.

Sementara, ada fenomena banyak sekolah yang harus digabung karena kekurangan sisa. Namun hal itu juga menjadi kebalikan dari masalah sebelumnya, jika siswa dari kelas VII dan VIIl jumlahnya sedikit, tetapi ketika menjelang ujian nasional, jumlahnya bertambah cukup signifikan.

“Ada contoh yang melakukan penggelembungan siswa, sehingga ketika kami melakukan survei ke lembaga tersebut, ditemukan tidak valid, ” imbuhnya.

Sebagai upayanya, dia mulai sering memonitoring sekolah. Itu dilakukan untuk memantau langsung kegiatan atau rutinitas sehari-hari di seluruh lembaga pendidikan, termasuk mengevaluasi dan memberikan perhatian terhadap pendidikan, terlebih di wilayah kepulauan.

Sehingga Carto tidak akan segan-segan memberikan teguran kepada sekolah, khususnya swasta, apabila kedapatan mempermainkan validasi jumlah siswa. Sebab, kejanggalan lantaran memalsukan data siswa itu sangat mudah terdeteksi oleh pemerintah pusat.

“Tetapi seandainya kriteria penilaiannya adalah fokus ke negeri, tentunya bersaing dengan ribuan sekolah se-Jawa Timur, artinya tidak akan ternilai jelek-jelek amat, makanya itu yang menjadi masalah selama ini,” katanya, Senin (23/3/2020).

Upaya lainnya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala SMP dan menyampaikan beberapa persoalan tersebut serta menekan sekolah agar segera berbenah. Pihaknya juga berjanji tidak akan segan-segan untuk mencabut izin operasional lembaga pendidikan yang abai terhadap instruksinya.

“Monitoring akan terus dilakukan, pengawas yang ditugaskan membina sekolah juga akan direkomendasi memberikan penilaian, mereka akan diberikan draf yang isinya ada kriteria yang harus diisi berdasarkan penilaian fisik sekolah, maka diharapkan itu menjadi solusi pengembangan pendidikan di Sumenep,” pungkasnya. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *