Disdik Sumenep Batal Cabut Izin Sekolah Tidak Ideal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) BATAL DIHAPUS: Di Sumenep banyak yang tidak sebanding antara jumlah siswa dengan banyaknya sekolah di suatu wilayah.

KABARMADURA.ID | SUMENEP – Lantaran menemukan banyak sekolah tidak ideal, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep pernah berencana menghapus beberapa sekolah tersebut. Sayangnya, rencana menghapus dengan mencabut izin operasionalnya tersebut dibatalkan.

Salah satu kategori tidak ideal itu, yakni tidak sebanding antara jumlah siswa dengan banyaknya sekolah di suatu wilayah. Idealnya, setiap kelas memiliki minimal 20 siswa, namun yang terjadi, jumlah siswa per kelas tidak mampu dicapai.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Abd. Kadir mengakui, banyaknya sekolah di pelosok desa yang belum mampu mencapai pagu yang ditentukan, yakni memenuhi rombongan belajar (rombel) per kelas.

“Masih ada toleransi jika masih ada siswanya, tetapi jika sudah sama sekali tidak ada siswanya, maka pasti akan terhapus,” kata Kadir menjelaskan alasannya membatalkan pencabutan izin operasional sekolah tidak ideal, Senin (18/10/2021).

Pertimbangan lain untuk membatalkan dihapusnya sekolah  tidak ideal, yakni jika sekolah tersebut hanya satu-satunya, atau jauh dari sekolah setara. Maka hal itu masih ditoleransi, dengan alasan, daripada masyarakat tidak difasilitasi pendidikan.

Untuk wilayah yang jumlah sekolahnya terbilang banyak, maka diperketat dengan ketentuan sistem zonasi. Harapannya, sistem itu akan membuat pagu sekolah bisa seimbang.  Namun sistem zonasi itu dikecualikan untuk sekolah di program pesantren. Sebab, sekolah di pesantren dibebaskan dari sistem zonasi dan pembagian siswa baru.

“Kalau di sini itu, seperti di SD Lukmanul Hakim, siswa baru yang mendaftar 400-an lebih, kalau di pelosok, boro-boro (sebanyak, red) itu, sesuai standar saja jauh, karena ada yang sama sekali tidak ada yang mendaftar. Artinya, satu kelas (bisa, red) kosong,” terangnya.

Pihaknya hanya siap menghapus sekolah yang memang sama sekali tidak ada aktivitas atau kegiatan belajar mengajar (KBM). Sementara, untuk pengajar di sekolah yang menjadi sasaran penghapusan, akan dipindahkan ke sekolah lain sesuai dengan siswa yang dipindahkan.

“Sudah diajukan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sumenep. Sekolah tidak ada muridnya, sebelum ada rekomendasi,  belum bisa diproses,” papar dia.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Sumenep, Hizbul Wathan  mengaku belum memeriksa terkait pengajuan penghapusan itu.

“Nanti saya lihat dulu, pasti akan kami prioritaskan prosesnya,” singkat Wathan.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *