oleh

Disdik Sumenep: Program Wajib Diniyah Terhambat Anggaran

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Program wajib diniyah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum bisa diterapkan di semua sekolah. Pembelajaran keagaman itu tidak menyeluruh. Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep selaku leading sektor dari program tersebut masih belum bisa berbuat banyak, hal itu diakui karena terhambat anggaran.

Plt Kepala Disdik Sumenep Mohamad Iksan mengakui, meski program wajib diniyah untuk seluruh sekolah. Tetapi, saat ini hanya didominasi oleh sekolah di daratan, yakni, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta sekolah menengah atas (SMA) negeri maupun swasta.

“Saat ini anggarannya terbatas,” katanya, Minggu (21/02/2021)

Dia menjelaskan, sesuai visi dan misi bupati, wajib diniyah diharapkan meski berada pada sekolah negeri, prilaku ala pesantren dapat diterapkan di Kota Keris, sehingga menjadi agamis.

“Dalam setiap tahun akan ditambah sesuai ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Dikatakan, jumlah sekolah yang menerapkan sekolah diniyah, sebanyak 500 lembaga. Rinciannya, SD sebanyak 480, SMP sebanyak 17 dan SMA sebanyak 3 sekolah.

“Anggaran Rp5 miliar untuk honor guru,”ucap kepala Dinas Sosial (Dinsos) itu.

Kepala seksi (Kasi) Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Disdik Sumenep Ahmad Rasul Hariz menambahkan, program wajib diniyah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggara Pendidikan Diniyah.

Dia mengakui, program wajib diniyah tidak menyeluruh. Dari 659 SD hanya 480 yang dapat menyelenggarakan. Penyelenggaraan dilakukan dengan cara sistem tunjuk. Sekolah yang terdekat menjadi penerapan pertama. Salah satunya SD di Kecamatan Kota.

“Tidak menyeluruhnya program wajib diniyah karena terkendala anggaran,” paparnya.

Pria yang familiar dipanggil Rasul itu menambahkan, anggaran khusus wajib tingkat SD senilai Rp3 miliar lebih. Itupun hanya untuk honor guru. Sementara honor guru senilai Rp150 ribu. dalam setiap bulan.

“Jumlah guru wajib diniyah sebanyak 1935 orang,” paparnya.

Meski tahun 2021 tidak menyeluruh, maka tahun 2022 akan dilanjutkan. Sebab, kegiatan bertahap sesuai dengan kondisi anggaran yang ada. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan.

“Kami hanya ingin seluruh siswa SD di Sumenep dapat terwujud semua,” ujar dia.

Menurutnya, pendidikan wajib diniyah mampu meningkatkan kualitas peserta didik untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, baik rohani maupun jasmani.

“Dalam hal agama misalnya cara solat akhlak serta lainnya,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasi) peserta didik sekolah menengah Pertama (SMP) Disdik Sumenep Erdiyanto mengatakan, program wajib diniyah masih belum merata, dari 195 SMP di Sumenep hanya 17 sekolah dan khusus SMA ada 3 sekolah yang dapat menyelenggarakan wajib diniyah.

“Kami masih terkendala anggaran untuk masing-masing sekolah. Honor dalam setiap bulan Rp250 ribu,” pungkasnya. (imd/mam)

Komentar

News Feed