Disdik Sumenep Temukan Dugaan Sekolah Fiktif Terdata di Dapodik

  • Whatsapp
(KM/Razin) HASIL TELUSUR: Kabid Pembinaan SMP Disdik Sumenep Edy Suprayitno saat diminta klarifikasi terkait ditemukannya sekolah fiktif di Kecamatan Sapeken, Sumenep.

Kabarmadura.id/Sumenep-Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep berjanji akan mencabut izin SMPI Miftahul Ulum di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken, Sumenep. Alasannya, sekolah tersebut diduga tidak berwujud, alias tanpa siswa, gedung dan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Sekolah di bawah naungan Yayasan Nurul Hasan As-Sufi tersebut, ditengarai hanya menginput data siswa dan diinput di data pokok pendidikan (dapodik). Atas kecurigaan itu, Disdik memanggil pengelola sekolah tersebut, Kamis (27/2/2020) di kantor Disdik Sumenep.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, untuk mengetahui kepastiannya, Disdik meminta pengelola sekolah untuk membuktikannya. Sehingga dapat disimpulkan sekolah tersebut melakukan pemalsuan data atau tidak.

Dari hasil klarifikasi itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Disdik Sumenep Edy Suprayitno mengungkapkan, yayasan yang menaungi SMPI itu rupanya belum bisa membuktikan bahwa di sekolah tersebut ada kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Berdasarkan klarifikasi yang kami lakukan, ternyata banyak yang janggal, beberapa data yang kami minta, semua tidak jelas, dari rapor dan berkas yang lain yang dibawa ke kami, itu sangat kacau,” jelasnya.

Selain itu, nampak kurangnya akurasi data antara berkas yang dibawa dengan data yang di dapodik. Termasuk bentuk rapornya sangat tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) kreteria di dapodik.

Selain itu, nama kepala sekolah yang bertanda tangan di rapor dan yang tertera di dapodik tidak sama, termasuk jumlah siswa per kelas berdasarkan absensi siswa, jauh lebih sedikit dibanding yang tertera di dapodik. Sehingga kuat dugaan adanya manipulasi data.

Dari data berdasarkan absensi, jumlah siswa kelas tujuh 26, kelas delapan 22, dan kelas sembilan 22, sehingga totalnya 70. Sedangkan di  dapodik, totalnya sekitar 90 siswa. Bahkan sekolah tersebut juga masih bisa mencairkan dana BOS.

Kendati begitu, Disdik Sumenep, kata Edy, hanya bisa menjatuhkan sanksi pencabutan izin operasional.

Namun, penelusuran kejanggalan itu tidak hanya akan dilakukan di sekolah tersebut. Selanjutnya pihaknya berjanji akan memaksimalkan fungsi sejumlah pengawas yang sudah terbentuk di setiap kecamatan.

Disdik juga memberikan formulid yang secara detail bisa mendata keberadaan atau aktivitas sekolah di bawah binaannya, karena tidak menutup kemungkinan kejadian serupa juga terjadi di sekolah lain, termasuk yang berstatus negeri.

Sementara itu, Toha Yannur selaku pihak yang bertanggung jawab di sekolah tersebut menyampaikan, berdasarkan permintaan Disdik, pihaknya menyediakan beberapa berkas yang dibutuhkan, seperti buku induk siswa, daftar hadir guru, rapor, daftar hadir siswa, dan piagam atau izin operasional.

“Sesuai permintaan, kami sudah menyerahkan beberapa berkas, hal itu sebagai bentuk klarifikasi,” katanya seraya berjalan dan enggan memberi komentar lanjutan. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *